Topik Maluku.com, MALTENG— Aktivitas belajar mengajar di tiga sekolah yang berada di Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, tetap berlangsung meski sekolah masih dalam kondisi dipalang.
Tiga sekolah tersebut yakni SD Negeri 75 Maluku Tengah, SD Negeri 10, dan SMP Negeri 60. Hingga Sabtu, 12 September 2026, guru dan siswa tetap berupaya melaksanakan proses belajar mengajar dengan memanfaatkan emperan dan lingkungan sekitar sekolah.
Kondisi tersebut terjadi setelah aksi pemalangan sekolah yang dilakukan sebagai bentuk protes terkait persoalan lahan dan batas wilayah yang hingga kini belum terselesaikan.
Sejumlah guru mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Pasalnya, selama dua hari proses pembelajaran tidak dapat berlangsung sebagaimana biasanya di dalam ruang kelas.
Salah satu guru SD Negeri 75 Maluku Tengah, Feby Hatane, berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan yang berdampak terhadap aktivitas pendidikan tersebut.
“Harapan saya, Bapak Presiden, Bapak Gubernur Maluku, Bapak Bupati Maluku Tengah dan Menteri Pendidikan dapat melihat situasi ini dan segera menyelesaikannya,” ujar Feby dalam keterangan diterima TopikMaluku.com, (12/9/26).
Menurutnya, persoalan batas wilayah antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) telah berdampak terhadap sejumlah sekolah dan membuat proses pendidikan terganggu.
“Terutama kepada Menteri Pendidikan, Pak, tolong lihat kondisi kami di wilayah Maluku, khususnya persoalan tapal batas antara Kabupaten Maluku Tengah dan SBB. Kami terdampak, ada sekitar 5 sekolah,” katanya.
Feby berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah penyelesaian sehingga kegiatan belajar mengajar para siswa tidak terus dilakukan di luar ruang kelas.
“Kami berharap ada pembicaraan dengan pemerintah pendidikan di wilayah Maluku agar persoalan ini dapat segera diatasi. Kami ingin masalah ini secepatnya diselesaikan,” ujarnya.
Ia mengatakan, hingga saat ini belum ada alternatif tempat belajar lain yang dapat digunakan selain emperan dan lingkungan sekolah.
“Kami hanya mengikuti arahan pimpinan untuk tetap melakukan aktivitas di sekolah sampai masalah ini selesai. Selama masalah belum selesai, proses belajar mengajar tetap berlangsung di emperan sekolah,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat guru dan siswa merasa sedih. Mereka berharap pemerintah segera memberikan solusi agar kegiatan pendidikan dapat kembali berlangsung normal di ruang kelas.
“Kami tetap akan melakukan proses belajar mengajar, tatap muka dilakukan di emperan atau lingkungan sekolah. Rasanya kami mau menangis melihat kondisi seperti ini,” tutur Feby.
Para guru dan siswa pun berharap Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, serta Menteri Pendidikan dapat memberikan perhatian serius dan mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan yang menyebabkan sekolah-sekolah tersebut dipalang.
Mereka menilai, persoalan batas wilayah dan lahan tidak semestinya mengorbankan hak siswa untuk mendapatkan proses pendidikan yang layak dan aman.(TM-03)
