Topik Maluku.com, SBT– Polemik dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan dana revitalisasi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, kembali menjadi sorotan.
Kali ini, masyarakat Dusun Wolok, Desa Undur, Kecamatan Kilmury, mempertanyakan pengalihan anggaran Rp 1,6 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan ruang kelas baru sekolah filial di wilayah tersebut.
Ketua Tim Pemenangan Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri dan Wakil Bupati M. Miftah Toha Rumarey Wattimena pada Pilkada 2024, M. Umar Gassam, angkat bicara mengenai persoalan tersebut.
Menurut Umar, sekolah filial atau kelas jauh di Dusun Wolok dibentuk atas inisiatif masyarakat untuk menjawab persoalan akses pendidikan yang selama bertahun-tahun dihadapi anak-anak setempat.
“Problem riil yang menjadi kendala utama bagi anak didik Dusun Wolok untuk mengenyam pendidikan dengan baik di SD Negeri 8 Kilmury Desa Undur yakni jarak tempuh yang relatif jauh, kondisi jalan tidak memadai, risiko menyeberangi sungai menggunakan sampan terutama saat banjir dan cuaca ekstrem,” ujar Umar dalam keterangannya yang diterima TopikMaluku.com, Selasa (25/8/2026).
Sekolah filial tersebut berafiliasi dengan SD Negeri 8 Kilmury. Kegiatan belajar mengajar telah berlangsung lebih dari setahun dengan memanfaatkan bangunan sederhana hasil swadaya masyarakat.
Bangunan tersebut terdiri dari tiga ruang. Satu ruang digunakan secara rutin untuk siswa kelas I, sedangkan dua ruangan lainnya digunakan sebagai kelas gabungan ketika kondisi cuaca menghambat siswa menuju sekolah induk.
Umar mengatakan masyarakat Dusun Wolok sebelumnya telah berulang kali menyampaikan persoalan akses pendidikan kepada Pemkab SBT, baik melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maupun komunikasi secara langsung.
Namun, kata dia, solusi yang diharapkan belum kunjung terealisasi.
Hingga akhirnya, Kondisi sekolah filial Dusun Wolok kemudian mendapat perhatian lebih luas setelah salah satu guru setempat, Ratna Saramoku, mengunggah kondisi sekolah tersebut di media sosial pada April 2026.
Menurut Umar, unggahan tersebut mendapat respons dari pemerintah pusat. Tidak lama setelah itu, salah satu personel Kantor Staf Presiden (KSP) disebut datang langsung meninjau kondisi sekolah filial tersebut.
“Tidak disangka postingan tersebut diakses dan direspons dengan cepat oleh pemerintah pusat. Tak berselang lama, masih dalam bulan April 2026, sekolah filial Dusun Wolok ditinjau langsung oleh salah satu personel Kantor Staf Kepresidenan,” katanya.
Umar juga menyebut kunjungan tersebut menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya utusan pemerintah pusat datang ke Dusun Wolok.
Bahkan Kepala SD Negeri 8 Kilmury saat itu disebut diundang ke Jakarta untuk mengikuti bimbingan teknis terkait persiapan pengelolaan dana revitalisasi pembangunan ruang kelas baru untuk sekolah filial Dusun Wolok. Bukan hanya itu, Pada periode yang sama, disebut pula telah diterbitkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 60101677 untuk Kelas B/Filial.
Namun, menurut Umar, persoalan mulai muncul setelah kepala SD Negeri 8 Kilmury saat itu, Warda Gassam, diberhentikan dari jabatannya. Ia menyebut pada 4 Mei 2026 malam, Warda didatangi Sekretaris Dinas Pendidikan SBT Abdul Kadir Lausiry bersama seorang staf Subbagian Kepegawaian. Mereka menyampaikan adanya SK Bupati SBT mengenai pemberhentian Warda sebagai kepala sekolah.
“Sebab faktanya saat ini dana sebesar Rp 1,6 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan ruang kelas baru sekolah filial Dusun Wolok telah dialihkan untuk program rehab gedung sekolah SD Negeri 8 Kilmury Desa Undur,” ujarnya.
Menurut Umar, perubahan tersebut membuat masyarakat Dusun Wolok merasa kecewa karena sebelumnya telah mendapatkan harapan mengenai pembangunan ruang kelas yang lebih layak.
“Masyarakat Wolok merasa dibohongi dan diberikan harapan palsu oleh Kementerian Pendidikan dan Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia,” katanya.
Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar mengenai pembangunan fisik sekolah. Bagi masyarakat Dusun Wolok, kata Umar, akses pendidikan merupakan kebutuhan mendasar karena anak-anak selama ini menghadapi berbagai hambatan untuk mencapai sekolah induk.
Bahkan Umar meminta Kementerian Pendidikan, Kantor Staf Kepresidenan, Bupati SBT, dan Dinas Pendidikan SBT memberikan penjelasan mengenai perubahan penggunaan anggaran tersebut.
“Kami berharap Menteri Pendidikan, Kantor Staf Kepresidenan, Bupati SBT dan Dinas Pendidikan SBT berkenan memberikan penjelasan resmi dan komprehensif tentang ikhwal peralihan anggaran tersebut,” ujarnya.
Jika tidak ada penjelasan yang dianggap konkret dan rasional, Umar mengatakan masyarakat Dusun Wolok akan terus mempertanyakan persoalan tersebut melalui surat terbuka kepada Presiden RI.
“Jika tidak ada penjelasan yang konkret dan rasional, kami pun akan terus bertanya melalui surat terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari Pemkab SBT maupun Dinas Pendidikan SBT terkait alasan pengalihan anggaran Rp 1,6 miliar tersebut.(TM-03)
