Topik Maluku.com, MALTENG– Usulan penanganan abrasi pantai di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, yang disampaikan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir kepada Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo mulai ditindaklanjuti.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Kementerian Pekerjaan Umum melakukan survei lapangan di lokasi abrasi pantai Negeri Haya pada Senin (13/7/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin tim teknis BWS Maluku bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Hasan Firdausi serta Ketua Komisi III DPRD Maluku Tengah Syahbudin Hayoto.
Survei tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan langsung Bupati Maluku Tengah kepada Menteri PU saat kunjungan kerja Menteri di Banda Neira beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Zulkarnain Awat Amir didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, untuk membahas sejumlah kebutuhan infrastruktur strategis di wilayah Maluku Tengah.
Selain mengusulkan penanganan abrasi pantai di Negeri Haya, Bupati juga menyampaikan kondisi talud di kawasan Pelabuhan Banda Neira yang dinilai membutuhkan penanganan segera demi mendukung keselamatan masyarakat serta kelancaran aktivitas transportasi dan pariwisata.
Usai melakukan survei di Negeri Haya, tim BWS Maluku langsung kembali ke Ambon dan pada malam harinya bertolak menuju Banda Neira menggunakan KM Labobar guna melakukan survei lanjutan terhadap kondisi talud di sekitar pelabuhan.
Berdasarkan hasil survei awal, sekitar 850 meter garis pantai di Negeri Haya membutuhkan pembangunan talud pengaman untuk mencegah abrasi yang terus mengancam kawasan pesisir dan permukiman warga.
Tim teknis BWS Maluku menyebutkan penanganan abrasi tersebut menjadi salah satu prioritas yang ditargetkan dapat diproses pada tahun 2026. Sebelum pelaksanaan uji tanah (soil test), konstruksi pengaman pantai direncanakan menggunakan struktur cincin beton (concrete ring).
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menilai langkah cepat Kementerian PU dan BWS Maluku tersebut menjadi bukti adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespons kebutuhan infrastruktur masyarakat.
Penanganan abrasi di Negeri Haya diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi wilayah pesisir yang selama ini terdampak pengikisan pantai, sekaligus menjaga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.(TM-03)
