Topik Maluku.com, AMBON – Respons emosional Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat menjawab pertanyaan wartawan menuai sorotan dari kalangan jurnalis.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Maluku menyesalkan sikap gubernur yang dinilai terlalu reaktif ketika dikonfirmasi mengenai isu kuota mudik.
Peristiwa tersebut terjadi dalam sesi doorstop bersama sejumlah jurnalis televisi di Markas Kepolisian Daerah Maluku, Kamis (5/3/26). Saat itu, jurnalis SCTV, Juhri Samaneri, mengajukan pertanyaan kepada gubernur terkait kuota mudik bagi masyarakat Maluku.
Alih-alih memberikan penjelasan yang substantif, gubernur justru merespons dengan nada tegas dan meminta wartawan tersebut menunjukkan kartu identitas (ID Card) pers.
Sikap tersebut disayangkan oleh IJTI Maluku. Organisasi profesi jurnalis televisi itu berharap komunikasi antara pejabat publik dan insan pers tetap terjaga secara profesional dan saling menghargai, terutama ketika merespons pertanyaan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Ketua IJTI Maluku, Imanuel Alfred Souhaly, menegaskan bahwa wartawan menjalankan tugas jurnalistik untuk mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pertanyaan yang diajukan wartawan merupakan bagian dari upaya menghadirkan informasi yang dibutuhkan publik. Karena itu kami berharap komunikasi antara pejabat publik dan wartawan dapat terus terjalin dengan baik, dalam suasana yang kondusif,” kata Imanuel.
Sementara itu, Juhri Samaneri yang juga pernah menjabat Ketua IJTI Maluku selama dua periode mengaku kecewa dengan respons yang disampaikan gubernur.
Menurutnya, pejabat publik semestinya mampu menahan diri dan tidak menunjukkan sikap emosional ketika menerima pertanyaan dari wartawan, terlebih jika menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Gubernur harus bijaksana sebagai pejabat publik. Jangan emosional atau sensitif ketika wartawan menanyakan hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pejabat publik harus mampu mengendalikan emosi agar roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan sesuai ekspektasi,” ujarnya.
IJTI Maluku menegaskan bahwa pers dan pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, keterbukaan informasi serta sikap saling menghargai antara pemerintah dan insan pers dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat di daerah.(TM-03)
