Topik Maluku.com, MALTENG– Target operasional Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi di Kelurahan Holo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, pada awal Agustus 2026 dipastikan belum terealisasi. Hingga kini, proyek senilai sekitar Rp250 miliar yang dibiayai melalui APBN 2025/2026 itu masih menyisakan berbagai pekerjaan konstruksi.
Padahal, proyek yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan tersebut sebelumnya ditargetkan rampung pada Juli 2026 agar dapat segera digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Pantauan TopikMaluku.com di lokasi menunjukkan sejumlah bangunan utama memang telah berdiri, mulai dari gedung SD, SMP, SMA, gedung serbaguna, rumah susun guru, rumah ibadah, asrama putra dan putri, kantin, dapur, gudang hingga lapangan. Namun, sejumlah fasilitas belum sepenuhnya selesai.
Pekerjaan masih berlangsung di beberapa titik, di antaranya mess siswa SMA, asrama putri, gedung serbaguna, rumah susun guru, dan kantin. Para pekerja terlihat masih melakukan pemasangan plafon, atap genteng, hingga pekerjaan penyelesaian akhir.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah dan kontraktor dalam memenuhi target operasional yang sebelumnya dijadwalkan pada awal Agustus 2026 sudah Launching.
Informasi yang diperoleh menyebutkan keterlambatan penyelesaian proyek diduga dipengaruhi kendala distribusi material bangunan dari Surabaya menuju Kabupaten Maluku Tengah. Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai sejauh mana kendala tersebut memengaruhi jadwal penyelesaian proyek.
TopikMaluku.com telah berupaya meminta penjelasan kepada Pengawas Proyek Sekolah Rakyat dari pihak pelaksana PT Nindya Karya, Amanudin Fajar. Permintaan konfirmasi dilakukan melalui pesan WhatsApp maupun panggilan telepon.
Namun hingga berita ini diterbitkan, pesan yang dikirim tidak mendapat balasan. Panggilan telepon yang dilakukan juga tidak terhubung sehingga belum diperoleh keterangan resmi mengenai alasan molornya penyelesaian proyek maupun kepastian jadwal operasional Sekolah Rakyat.
Belum adanya penjelasan dari pihak pelaksana membuat publik belum memperoleh kepastian apakah proyek tersebut akan selesai dalam waktu dekat atau kembali mengalami penundaan.
Masyarakat berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak kontraktor segera memberikan penjelasan terbuka mengenai progres pembangunan serta memastikan seluruh fasilitas benar-benar siap sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
Transparansi dinilai penting mengingat proyek ini merupakan investasi negara bernilai ratusan miliar rupiah yang diharapkan menjadi solusi peningkatan akses pendidikan di Maluku Tengah.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak pelaksana proyek belum memberikan tanggapan atau klarifikasi. Redaksi membuka ruang bagi PT Nindya Karya maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang.(TM-03)
