Topik Maluku.com, MALTENG– PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 8 menegaskan komitmennya untuk mengedepankan dialog damai dalam menyikapi dinamika yang terjadi di kawasan Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah. Perusahaan bersama Pemerintah Negeri dan otoritas adat setempat sepakat menjaga situasi tetap kondusif serta membuka ruang komunikasi guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
Ketegangan yang terjadi pada Senin (22/6/2026) menjadi perhatian berbagai pihak. Menyikapi perkembangan tersebut, PTPN I mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat persoalan secara jernih dan objektif, serta menghindari tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Perusahaan menjelaskan, kehadiran tim operasional di lokasi merupakan bagian dari agenda kerja rutin yang dilakukan di wilayah operasional perusahaan yang diklaim memiliki dasar hukum yang sah. Aktivitas tersebut juga disebut sebagai bagian dari tahapan awal mendukung program strategis nasional di sektor perkebunan, khususnya hilirisasi komoditas kelapa dalam dan pala.
Namun dalam pelaksanaannya, situasi di lapangan berkembang dinamis akibat adanya perbedaan pandangan terkait tata kelola lahan. Kondisi tersebut kemudian memicu kesalahpahaman yang berujung pada benturan fisik antara sejumlah pihak.
Akibat insiden tersebut, sejumlah fasilitas perusahaan dilaporkan mengalami kerusakan. Selain itu, rumah dinas karyawan pimpinan di Unit Kebun Awaya juga disebut menjadi sasaran perusakan.
Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN I Regional 8, Hamsah, mengaku prihatin atas kejadian yang terjadi dan berharap seluruh pihak dapat menahan diri demi mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.
“Kami sangat menyayangkan dinamika ini berujung pada kekerasan. Salah satu rekan kami, Asisten Kepala Kebun Awaya, Saudara Chisberth F. Belseran, mengalami luka di bagian kening dan saat ini telah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Sahulau,” kata Hamsah dalam keterangannya.
Menurutnya, penyelesaian persoalan harus ditempuh melalui jalur hukum dan dialog yang konstruktif. Ia menegaskan perusahaan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan terkait gangguan keamanan dan ketertiban kepada aparat penegak hukum.
Meski demikian, PTPN I memastikan pintu komunikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
“Kami percaya setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog yang baik. Karena itu kami tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, pemerintah daerah, tokoh adat maupun pihak-pihak terkait lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Teluk Elpaputih, Agnes Jeane Manuhutu, mengimbau masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Elpaputih, khususnya Negeri Liang, Sahulau, Tananahu, dan Waraka, untuk tetap menjaga keamanan dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum tentu benar.
Agnes meminta seluruh warga mengedepankan sikap bijak dan menyerahkan persoalan yang terjadi kepada mekanisme hukum yang sedang berjalan.
“Kita harus melihat ke depan. Kehadiran proyek hilirisasi di wilayah kita ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat, mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga peluang usaha baru. Kita butuh kemajuan ekonomi ini agar daerah kita tidak tertinggal,” ujarnya.
Ia menilai setiap aspirasi masyarakat memiliki ruang untuk disampaikan secara terbuka melalui forum musyawarah adat maupun dialog bersama pemerintah dan pihak terkait.
“Aspirasi seharusnya disampaikan lewat musyawarah adat yang damai, bukan aksi emosional yang merugikan semua pihak. Benturan fisik ini harus menjadi yang terakhir. Kita hormati proses hukum yang kini berjalan di kepolisian,” tegas Agnes.
Peristiwa di Tananahu tersebut menjadi sorotan karena menyangkut kepentingan masyarakat, pemerintah, dan investasi yang sedang berjalan. Berbagai pihak kini berharap situasi dapat segera kembali normal sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu dan proses penyelesaian persoalan dapat berlangsung secara damai.
Menutup keterangannya, Hamsah menegaskan bahwa PTPN I Regional 8 akan terus mengedepankan pendekatan humanis dalam membangun hubungan dengan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.
Menurutnya, sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, tokoh adat, dan aparat penegak hukum menjadi kunci penting dalam menciptakan penyelesaian yang adil, aman, dan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen untuk terus mengedepankan dialog, menghormati kearifan lokal, serta bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan demi terciptanya suasana yang aman dan damai bagi semua pihak,” tutupnya.(TM-03)
