Topik Maluku.com, MALTENG– Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Musriadin Labahawa, angkat bicara tegas terkait proyek dua RKB pembangunan sekolah di Negeri Tehua, Kecamatan Telutih Baru, yang hingga kini belum juga rampung meski telah memasuki batas waktu penyelesaian.
Musriadin menegaskan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah untuk dimintai pertanggungjawaban atas mandeknya proyek tersebut.
“Nanti terkait dengan sekolah-sekolah itu, Komisi juga akan melihat langsung. Jelasnya, pekerjaan yang mestinya sudah selesai pada waktunya harus diselesaikan,” kata Musriadin pada (14/02/26) Sabtu siang.
Ia menegaskan, langkah pertama yang akan diambil DPRD adalah memberikan teguran kepada Dinas Pendidikan agar segera melakukan monitoring dan evaluasi.
“Apabila tidak selesai, pertama pihak Dinas kita berikan teguran untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi,” tegasnya.
Menurut dia, Dinas Pendidikan tidak boleh lepas tangan meskipun program revitalisasi disebut melibatkan kerja sama langsung dengan pihak sekolah.
“Walaupun revitalisasi 2025 dan 2026 itu kerja samanya langsung dengan pihak sekolah, Dinas tidak bisa melepas tangan. Mereka tetap bertanggung jawab,” ujarnya.
Musriadin juga mengungkapkan, DPRD telah menggelar rapat internal untuk memastikan seluruh program revitalisasi sekolah, termasuk proyek di Tehua, tidak luput dari pengawasan legislatif.
“Kami di DPRD sudah melakukan rapat internal untuk memastikan seluruh program revitalisasi 2025 dan 2026 tidak luput dari kontrol dan pengawasan DPRD,” katanya.
Ia mengaku telah menerima informasi bahwa anggaran proyek di Negeri Tehua bahkan sudah dicairkan hingga 100 persen.
“Ada informasi bahwa anggaran sudah dicairkan 100 persen di sekolah di Negeri Tehua. Tapi nanti akan kita lakukan pendalaman lagi dengan pihak sekolah,” ujarnya.
Sebelumnya, warga Negeri Tehua mengeluhkan proyek pembangunan dua ruang kelas baru (RKB) yang tak kunjung selesai. Padahal, menurut warga, anggaran proyek yang dikerjakan kontraktor Muhliks Wenno disebut telah dicairkan seluruhnya.
“Katanya akan diselesaikan dalam hitungan hari kalender. Tapi sampai sekarang tidak berjalan, padahal anggaran sudah cair 100 persen,” ujar seorang warga.
Akibat kondisi itu, proses belajar mengajar menjadi terganggu. Para siswa terpaksa menggunakan ruang terbatas untuk kegiatan belajar. Warga pun mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki proyek tersebut.
Kini, tekanan politik mulai menguat. DPRD memastikan akan memanggil Dinas Pendidikan untuk membuka secara terang benderang penyebab proyek yang menyangkut masa depan pendidikan anak-anak Tehua itu mangkrak.(TM-03)
