Topik Maluku.com, MALTENG– Pemuda Seram, Sunnyl Silawane, mengecam keras dugaan penggunaan ungkapan bernada rasis berupa sebutan “monyet” yang disebut dilontarkan oleh Rahim, salah seorang ajudan Gubernur Maluku, terhadap mahasiswa asal wilayah pegunungan Pulau Seram.
Menurut Silawane, jika ungkapan tersebut benar disampaikan dalam konteks merendahkan mahasiswa berdasarkan asal daerah, maka persoalannya tidak dapat dianggap sebagai sekadar ucapan spontan atau persoalan pribadi. Itu justru menyentuh martabat manusia, harga diri orang Maluku, dan prinsip kesetaraan yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
“Mahasiswa dari pegunungan Seram bukan manusia kelas dua. Mereka adalah anak-anak Maluku yang memiliki hak yang sama untuk dihormati, didengar, dan diperlakukan secara bermartabat,” tegas Silawane dalam keterangan tertulis (18/8/26).
Ia menilai sangat ironis apabila orang yang berada di lingkungan kekuasaan justru menggunakan bahasa yang berpotensi merendahkan kelompok masyarakat tertentu. Kekuasaan, menurutnya, semestinya menghadirkan keteladanan dalam sikap dan tutur kata, bukan melahirkan jarak antara pejabat dan rakyat.
Silawane juga mengingatkan bahwa Maluku dibangun dari keberagaman. Pulau Seram, dari pesisir hingga wilayah pegunungan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas Maluku. Karena itu, tidak boleh ada pembelahan martabat berdasarkan wilayah, latar belakang sosial, maupun posisi seseorang.
“Kalau benar ada mahasiswa yang disebut ‘monyet’ karena identitas atau asal wilayahnya, maka kita harus berani mengatakan: itu tidak pantas. Kritik terhadap mahasiswa boleh, perbedaan pendapat boleh, tetapi penghinaan terhadap identitas manusia tidak boleh dinormalisasi,” ujarnya.
Bagi Silawane, persoalan ini juga menjadi ujian bagi pemerintah daerah. Pemerintah tidak cukup hanya berbicara tentang pembangunan, persatuan, dan kesejahteraan. Bahasa dan perilaku orang-orang yang berada di sekitar kekuasaan juga harus mencerminkan nilai-nilai tersebut.
Ia meminta pihak terkait tidak menutup-nutupi persoalan apabila memang terdapat pernyataan sebagaimana yang dipersoalkan mahasiswa. Sebaliknya, perlu ada klarifikasi terbuka agar masyarakat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya.
“Jangan sampai rakyat diminta menjaga persaudaraan, tetapi orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan justru mengeluarkan bahasa yang melukai kelompok masyarakat tertentu.
Silawane menegaskan bahwa melawan rasisme bukan berarti membenci individu tertentu ataupun menyerang institusi pemerintah. Justru kritik tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berjalan dalam koridor penghormatan terhadap martabat manusia.
Ia juga menyerukan kepada mahasiswa dan pemuda Maluku untuk merespons persoalan tersebut secara kritis, bermartabat, dan konstitusional.
“Jangan balas penghinaan dengan penghinaan. Lawan narasi rasis dengan keberanian, argumentasi, dan persatuan. Karena perjuangan mahasiswa bukan hanya soal siapa yang dihina hari ini, tetapi tentang memastikan tidak ada generasi berikutnya yang merasa lebih rendah hanya karena berasal dari pegunungan, pesisir, pulau kecil, atau pelosok Maluku,” tegasnya.
Pada akhirnya, Silawane mengingatkan bahwa Maluku adalah rumah bersama. Tidak ada manusia Maluku yang lebih tinggi martabatnya hanya karena tinggal di pusat kota, dan tidak ada yang lebih rendah karena berasal dari pegunungan Pulau Seram.
“Tanah Maluku tidak mengenal manusia kelas satu dan kelas dua. Kita semua basudara. Karena itu, jangan jadikan kekuasaan sebagai alasan untuk merendahkan sesama anak Maluku,” pungkas Sunnyl Silawane.(Red)
