Bupati KKT: Ground Breaking Blok Masela Momentum Besar bagi Maluku

Ambon – Bupati Kepulauan Tanimbar (KKT) Ricky Jauwerissa mengajak masyarakat Maluku, khususnya para pencari kerja, untuk mempersiapkan diri menjelang dimulainya pengembangan Proyek Blok Masela yang dijadwalkan ditandai dengan peletakan batu pertama (ground breaking) pada 16 Juli 2026.
Hal itu disampaikan Ricky Jauwerissa kepada wartawan usai menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah Khusus (Rakorwilsus) DPW PSI Maluku di Zest Hotel Ambon, Jumat (10/7/2026).
Menurut Ricky, masyarakat Maluku telah menantikan realisasi proyek strategis nasional tersebut selama bertahun-tahun. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menghadiri langsung prosesi peletakan batu pertama sebagaimana informasi yang diterima hingga saat ini.
“Puji Tuhan, penantian sekian lama masyarakat Maluku terkait pengoperasian Blok Masela akhirnya akan memasuki tahapan ground breaking pada 16 Juli. Kami berharap Bapak Presiden tidak berhalangan hadir sehingga apa yang dinantikan masyarakat Maluku dapat benar-benar terwujud,” katanya.
Ricky menilai pengembangan Blok Masela akan membuka peluang kerja yang besar bagi masyarakat Maluku, khususnya generasi muda di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai daerah lokasi proyek.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat mulai meningkatkan kesiapan dan kompetensi agar dapat berpartisipasi dalam proyek tersebut.
“Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya para pengangguran terbuka di Provinsi Maluku, agar menyiapkan diri. Kami bersama Gubernur Maluku terus menitipkan kepada INPEX selaku kontraktor kontrak kerja sama agar anak-anak daerah, terutama putra-putri Maluku, diberikan kesempatan berkontribusi dalam proyek Blok Masela,” ujarnya.
Terkait rencana pembebasan lahan untuk pembangunan kilang, Ricky mengakui adanya dinamika dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Namun, menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku telah membentuk Tim Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) untuk mengawal penyelesaian berbagai persoalan yang muncul.
Ia menjelaskan tim tersebut diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dan bertugas mengkaji serta merumuskan solusi atas dampak sosial yang ditimbulkan dari rencana pembebasan lahan sekitar 662 hektare di kawasan Desa Lermatang.
“Pro dan kontra tentu ada. Namun pemerintah sudah membentuk Tim PDSK untuk mengkaji dan memberikan solusi terhadap dampak pembebasan lahan. Sebagai anak adat, saya berharap hak-hak masyarakat adat tetap diperhatikan,” katanya.
Ricky mengatakan hingga saat ini persiapan di lokasi proyek masih difokuskan pada penataan lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan ground breaking. Sementara pembangunan fasilitas utama belum dimulai karena masih menunggu tahapan investasi berikutnya, termasuk keputusan investasi final (Final Investment Decision/FID).
“Untuk saat ini baru dilakukan persiapan lahan yang akan digunakan dalam kegiatan ground breaking. Pembangunan fasilitas lainnya masih menunggu proses FID sebelum memasuki tahap berikutnya,” katanya.