Topik Maluku.com, JAKARTA– Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan itu muncul setelah kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan MBG terus bertambah dalam sepekan terakhir.
“Ribuan anak menjadi korban keracunan, sementara pemerintah tetap memaksakan program ini berjalan tanpa evaluasi menyeluruh. Ini terkesan tidak serius,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulis dilansir dari Tempo.com, Jumat (19/9/2025).
Menurut catatan JPPI, sejak program MBG diluncurkan hingga pertengahan September 2025, sedikitnya 5.360 anak dilaporkan mengalami keracunan. Angka itu diyakini lebih besar karena disebut banyak sekolah maupun pemerintah daerah menutupi kasus.
“Kalau hanya sekali, bisa dibilang kesalahan teknis. Tapi kalau ribuan anak jadi korban di berbagai daerah, jelas ini masalah sistemik,” tegas Ubaid.
JPPI juga mengkritik klaim pemerintah dengan jargon zero incident yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Mereka menilai program yang awalnya ditujukan untuk meningkatkan gizi siswa justru berubah menjadi ancaman serius.
“Kami tidak tega melihat anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang,” ucap Ubaid.
JPPI menyebut kasus keracunan MBG sebagai darurat kemanusiaan nasional. Mereka menegaskan Presiden Prabowo harus bertanggung jawab dan tidak menjadikan siswa sebagai “kelinci percobaan” dari kebijakan yang belum matang.
“Kalau Presiden serius dengan janji melindungi generasi emas, hentikan MBG sekarang juga dan lakukan evaluasi total,” tutup Ubaid.
JPPI menyerukan tiga langkah mendesak. menghentikan sementara program MBG, mengevaluasi tata kelola yang dikendalikan Badan Gizi Nasional (BGN), serta menempatkan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program pemerintah.(TM-03)
