Topik Maluku.com, MALTENG– Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menggelar rapat koordinasi percepatan pembangunan hilirisasi kelapa dan pala. Rakor tersebut melibatkan DPRD, Forkopimda, PTPN I Regional VIII hingga pemerintah negeri dan tokoh masyarakat.
Rapat koordinasi digelar pada Sabtu (3/10/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, Wakil Bupati Mario Lawalata, serta Sekretaris Daerah Malteng Rakib Sahubawa.
Selain itu, rapat diikuti pimpinan perangkat daerah, PTPN I Regional VIII, pemerintah negeri Tananahu, Waraka, Liang dan Sahulau, Kecamatan Teluk Elpaputih, serta tokoh masyarakat dan tokoh adat.
Pemkab Malteng menyebut forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan langkah seluruh pihak dalam proses pembangunan dan investasi hilirisasi kelapa dan pala.
“Forum ini menjadi ruang koordinasi dan penyamaan langkah untuk memastikan proses pembangunan dan investasi hilirisasi berjalan secara tertib, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung kepentingan pembangunan daerah,” demikian keterangan yang diunggah melalui akun resmi Pemkab Malteng.
Dalam rapat tersebut, seluruh pihak, termasuk masyarakat adat, menyatakan dukungan terhadap investasi dan pembangunan hilirisasi kelapa dan pala.
Hilirisasi tersebut diharapkan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa dan pala, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku Tengah.
Di sisi lain, Pemkab Malteng bersama DPRD juga menyatakan akan memfasilitasi aspirasi masyarakat adat Tananahu terkait ruang hidup masyarakat.
Pemkab menyebut fasilitasi tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kewenangan pemerintah daerah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan dan investasi hilirisasi tetap berjalan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan pembangunan daerah.
Pemkab Malteng menegaskan koordinasi antara pemerintah, DPRD, investor, masyarakat adat, serta pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar agenda hilirisasi kelapa dan pala dapat berjalan secara tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(TM-03)
