500 Personel Dikerahkan, Pemerintah Maluku All Out Tertibkan Gunung Botak Mulai Besok

Ambon. Topik Maluku  : Pemerintah Provinsi Maluku resmi mengerahkan kekuatan penuh untuk menertibkan aktivitas tambang emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru. Kepastian itu muncul setelah rapat tertutup Forkopimda yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, di Lantai 6 Kantor Gubernur, Senin (1/12/2025).
“Besok Satgas mulai bergerak. Targetnya, 14 hari harus selesai,” tegas Vanath usai memimpin rapat.
Langkah itu menjadi titik balik dari mandeknya pengelolaan tambang yang sebenarnya sudah diberikan izin resmi kepada 10 koperasi. Izin nasional sudah turun, masyarakat sudah dilibatkan dalam skema koperasi, namun kenyataannya aktivitas ilegal masih mendominasi Gunung Botak.
“Pemerintah sudah memberi ruang legal. Tetapi di lapangan, yang ilegal masih menguasai. Akibatnya izin yang sah tidak bisa berjalan,” ujar Wagub. Ia menegaskan, keberadaan penambang ilegal bukan hanya merugikan ekonomi daerah tetapi juga mengancam keselamatan lingkungan dan masa depan warga Maluku.
Forkopimda Turun Penuh: TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Angkatan Laut Siaga
Rapat Forkopimda menghadirkan seluruh unsur keamanan dan hukum: Kapolda Maluku, Pangdam, Kajati, serta perwakilan Angkatan Laut. Mereka memberikan arahan langsung sebelum operasi dimulai.
“Instrumennya hukum, tapi pendekatannya tetap humanis. Kita harus bedakan masyarakat lokal yang hanya mencari nafkah dengan pemain luar yang merusak tatanan,” kata Vanath.
Pengamanan tidak hanya berfokus pada areal tambang. Jalur laut pun dipersempit. Angkatan Laut menegaskan kesiapan untuk menindak pengangkutan emas ilegal yang melewati perairan Maluku.
500 Personel Diturunkan, Tokoh Masyarakat Ikut Dikawal
Hampir 500 personel gabungan—TNI, Polri, Satpol PP—ditambah tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, akan bergerak bersama di lapangan. Satgas dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Provinsi Maluku dan diperkuat Kapolres, Kajari, Dandim, Satbrimob, serta unsur Muspida Kabupaten Buru.
“Ini bukan sekadar operasi keamanan. Ini penyelamatan aset rakyat Maluku,” tegas Wagub.
Operasi Tetap Jalan Meski Menjelang Natal dan Tahun Baru
Vanath juga mengungkap adanya kelompok yang meminta penertiban ditunda karena berdekatan dengan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah menolak mentah-mentah alasan itu.
“Tidak ada hubungannya Nataru dengan penertiban. Itu hanya cara untuk mengulur waktu. Pemerintah sudah ambil sikap,” ujarnya.
Tanpa Dana APBD, Pimpinan Turun dengan Biaya Pribadi
Di tengah defisit anggaran, pemerintah memastikan operasi tidak membebani APBD. Semua pimpinan Forkopimda turun ke lapangan dengan biaya masing-masing.
“Dengan atau tanpa uang, operasi harus jalan. Kapolda datang dengan biaya sendiri. Gubernur juga turun pakai biaya sendiri. Jangan ada spekulasi,” tegas Vanath.
10 Koperasi Pemegang Izin Akan Dibina Ketat
Terkait keberadaan 10 koperasi legal yang telah diberikan izin, pemerintah memastikan pendampingan tetap berjalan melalui Dinas Koperasi.
“Soal teknisnya bisa ditanya langsung ke dinas. Intinya, pemerintah terus mendampingi agar pengelolaan tambang kembali ke jalur yang benar,” tutup Wagub. (Imel)