Ambon, TopikMaluku | Puluhan penumpang Batik Air rute Jakarta–Ambon–Nabire mengaku terlantar di Bandara Pattimura Ambon setelah penerbangan lanjutan menuju Nabire dibatalkan dengan alasan kondisi cuaca dan kabut asap. Penumpang mengaku tidak mendapatkan fasilitas akomodasi maupun konsumsi untuk menunggu penerbangan pengganti yang dijadwalkan pada Kamis (8/10/2026).
Kondisi tersebut dialami sedikitnya dua kelompok penumpang. Kelompok pertama telah tiba di Ambon sejak Minggu (4/10/2026), sementara kelompok kedua tiba pada Selasa (6/10/2026). Berdasarkan keterangan penumpang, jumlah keseluruhan mencapai sekitar 50 hingga 60 orang.
Untuk kelompok pertama, perjalanan awal berasal dari Surabaya dengan rute Surabaya–Makassar–Ambon sebelum melanjutkan perjalanan ke Nabire. Penumpang menyebut sistem pemesanan tiket menampilkan perjalanan hingga Nabire, namun setelah tiba di Ambon diketahui tidak tersedia penerbangan lanjutan ke Nabire pada hari tersebut.
Menurut penumpang, pihak maskapai kemudian menyediakan penginapan selama dua hari di hotel sekitar Bandara Pattimura. Namun, fasilitas tersebut disebut hanya berupa tempat tinggal dan tidak mencakup kebutuhan makan dan minum. Setelah masa akomodasi berakhir, penumpang mengaku harus meninggalkan hotel dan sebagian memilih bertahan di area Bandara Pattimura.
Sementara itu, kelompok kedua yang tiba di Ambon pada Selasa (6/10/2026) mengaku penerbangan lanjutan Ambon–Nabire dibatalkan. Penerbangan tersebut kemudian dijadwalkan ulang atau reschedule ke Kamis (8/10/2026).
Penumpang menyebut pembatalan disampaikan maskapai dengan alasan kondisi cuaca dan kabut asap di wilayah Papua. Mereka juga mengaku telah mempertanyakan fasilitas selama masa penundaan, namun belum memperoleh akomodasi, konsumsi maupun bentuk kompensasi lanjutan.
“Kami berharap ada perhatian dari maskapai, terutama karena di antara penumpang ada anak kecil, ibu-ibu, orang tua dan masyarakat yang ekonominya pas-pasan. Kalau dikeluarkan dari bandara, mereka tidak tahu harus bagaimana bertahan selama dua hari,” ujar salah seorang penumpang.
Akibat tidak adanya fasilitas lanjutan, sebagian penumpang akhirnya memilih bertahan di Bandara Pattimura. Mereka mengaku menggunakan ruang tunggu lantai dua sebagai tempat beristirahat, termasuk bersama anak-anak dan penumpang lanjut usia.
Penumpang juga menyampaikan bahwa pihak Bandara Pattimura dinilai belum memberikan solusi konkret dan mengarahkan persoalan tersebut kepada maskapai. Di sisi lain, maskapai disebut tetap berpegang pada alasan force majeure akibat kondisi cuaca dan kabut asap.
Situasi tersebut membuat penumpang meminta pemerintah, otoritas bandara dan pihak maskapai segera mencari solusi agar mereka dapat diberangkatkan ke Nabire sesegera mungkin. Mereka berharap penerbangan pengganti pada Kamis (8/10/2026) dapat diprioritaskan bagi penumpang yang telah tertunda sejak beberapa hari sebelumnya.
“Kami sudah rugi waktu, pekerjaan dan waktu bersama keluarga. Yang kami minta adalah bagaimana pemerintah dan maskapai mengambil kebijakan agar kami yang sudah terlantar ini bisa diamankan dan diberangkatkan secepatnya,” kata penumpang tersebut.
Persoalan lain yang turut dipertanyakan penumpang adalah adanya informasi bahwa sejumlah penerbangan dari wilayah lain masih dapat mendarat di Nabire. Penumpang menyebut mereka memperoleh informasi bahwa pesawat Sriwijaya, serta sejumlah pesawat ATR dari Timika dan Jayapura, dapat mendarat di Nabire pada waktu yang berdekatan dengan pembatalan penerbangan mereka.
Namun, informasi tersebut masih merupakan keterangan dari penumpang dan belum mendapat konfirmasi dari pihak Batik Air maupun otoritas penerbangan. Karena itu, alasan teknis terkait pembatalan penerbangan Batik Air menuju Nabire serta kondisi operasional Bandara Nabire perlu dijelaskan secara resmi oleh pihak terkait.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPD GAMKI Provinsi Maluku, Samuel Patra Ritiauw, meminta maskapai, pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola bandara mengambil langkah konkret atas dasar kemanusiaan.
Samuel menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi para penumpang yang harus menunggu berhari-hari di Bandara Pattimura tanpa kepastian dan dukungan yang memadai.
“DPD GAMKI Provinsi Maluku merasa prihatin atas masalah yang menimpa saudara-saudara yang akan melakukan perjalanan menuju Nabire. Karena itu, atas dasar prinsip kemanusiaan, kami meminta pemerintah dan pemerintah daerah, pertama kepada maskapai, untuk segera mengambil langkah-langkah kemanusiaan,” tegas Samuel.
Menurutnya, kondisi para penumpang harus menjadi perhatian serius karena tidak semua memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, minum dan tempat tinggal selama mengalami penundaan penerbangan.
“Kasihan, mungkin saja masih banyak orang yang untuk makan susah di bandara. Masih banyak orang yang membutuhkan bantuan di bandara. Mungkin saja masih banyak orang yang terbang dengan uang secukupnya. Karena itu harus ada langkah-langkah konkret dari maskapai,” ujarnya.
Samuel menilai pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut apabila pihak maskapai belum memberikan solusi yang memadai. Menurutnya, kehadiran pemerintah diperlukan untuk memastikan kondisi para penumpang tetap mendapatkan penanganan.
“Kalau sampai dengan sekarang maskapai masih lepas tangan, maka pemerintah harus hadir karena ini bagian daripada bencana sosial. Tanggung jawab pemerintah harus hadir di sini untuk melihat masalah ini juga,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan kemanusiaan tidak boleh dibatasi oleh asal daerah para penumpang. Menurut Samuel, para penumpang yang terlantar tersebut tetap merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang harus mendapatkan perhatian.
“Walaupun mereka bukan orang Ambon, tetapi mereka senasib, sebangsa dan setanah air. Karena itu, prinsip-prinsip kemanusiaan harus dikedepankan,” tegasnya.
Samuel juga meminta pemerintah daerah menunjukkan kepedulian terhadap kondisi para penumpang serta mendorong maskapai memberikan pertanggungjawaban dan solusi konkret agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi masalah baru di Bandara Pattimura.
“Maskapai harus diminta pertanggungjawaban dan kami mohon kepada pemerintah daerah, kalau bisa ada rasa kepedulian untuk melihat masalah ini. Jangan sampai masalah ini tidak tertangani dan pada akhirnya menimbulkan masalah di Bandara Pattimura,” pungkas Samuel.(TM)
