Ambon – Gubernur Maluku kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik dua pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. Pelantikan yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Maluku, Rabu (17/6/2026), tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para saksi, serta rohaniawan.
Dalam kesempatan itu, Jasmono resmi dilantik sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 687 Tahun 2026 tertanggal 3 Juni 2026. Jabatan tersebut memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Sementara itu, Nur Mardas dilantik sebagai Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 766 Tahun 2026 tertanggal 15 Juni 2026. Posisi ini dinilai strategis dalam mendukung penataan kawasan permukiman yang lebih tertata dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Gubernur Maluku menegaskan bahwa pelantikan pejabat merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa jabatan yang diberikan bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Menurutnya, setiap pejabat dituntut untuk mampu menunjukkan kinerja terbaik, membangun koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, serta menghadirkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kepercayaan yang diberikan hendaknya dijawab dengan prestasi, pengabdian, dan kerja nyata demi kemajuan daerah serta kesejahteraan rakyat Maluku,” tegas Gubernur.
Ia juga meminta kedua pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru, menjaga integritas, serta mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan roda pemerintahan. 
pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam mewujudkan birokrasi yang semakin profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan penguatan sumber daya aparatur pada posisi-posisi strategis, pemerintah optimistis berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.
