Topik Maluku.com, MALTENG– Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir menegaskan bahwa rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Bupati yang diwakili langsung oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Maluku Tengah, Jauhari Tuarita saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025 di Masohi, Rabu (20/5/2026).
Dalam sambutannya, Bupati mengatakan rekomendasi DPRD bukan sekadar bagian dari mekanisme administratif, melainkan instrumen penting untuk memperkuat pemerintahan yang akuntabel, efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Rekomendasi DPRD merupakan bagian integral dari proses penguatan checks and balances dalam sistem pemerintahan daerah,” kata Zulkarnain.
Ia menjelaskan, melalui rekomendasi tersebut DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan arah strategis bagi peningkatan efektivitas kebijakan, efisiensi pelaksanaan program, hingga optimalisasi penggunaan sumber daya daerah.
Menurutnya, evaluasi terhadap LKPJ menjadi penting guna memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai target RPJMD, RKPD, Standar Pelayanan Minimal serta prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Bupati mengakui pelaksanaan pembangunan di Maluku Tengah sepanjang tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya keterbatasan kapasitas fiskal daerah, dinamika ekonomi regional dan nasional, hingga ketimpangan akses pelayanan dasar di wilayah kepulauan.
Meski begitu, kata dia, sejumlah indikator makro daerah menunjukkan perkembangan positif, walaupun masih terdapat beberapa sektor yang perlu dibenahi.
“Kondisi ini menjadi perhatian serius dan akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan ekonomi daerah yang lebih adaptif, inklusif dan berbasis potensi unggulan daerah,” ujarnya.
Zulkarnain menegaskan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD secara sistematis dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan maupun penganggaran daerah.
Adapun fokus tindak lanjut tersebut meliputi penyempurnaan perencanaan pembangunan berbasis kinerja, peningkatan kualitas belanja daerah, penguatan reformasi birokrasi, optimalisasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah serta percepatan pembangunan wilayah kepulauan.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah atas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dinilai objektif dan konstruktif.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat demi menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat Maluku Tengah.
“Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan terus memperkuat pendekatan pembangunan yang berbasis data, berorientasi hasil, responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional dan global,” tutupnya(TM-03)
