Topik Maluku.com, SBT— Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menyatakan kesiapan penuh mendukung dan mengawal pelaksanaan program nasional Koperasi Desa Merah Putih yang tengah digalakkan di wilayah Maluku.
Ketua DPD KNPI SBT, Sofyan Kelian, mengatakan pihaknya siap “pasang badan” bersama Pemerintah Daerah (Pemda) SBT untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai arah kebijakan nasional serta berpihak pada masyarakat desa.
“Kami melihat program ini bukan sekadar koperasi biasa, tapi sebuah agenda besar yang menyentuh langsung hajat hidup rakyat desa,” ujar Sofyan kepada wartawan TopikMaluku.com, Minggu (20/7/25).
Ia menambahkan, program Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah konkret dalam membangun kedaulatan ekonomi desa berbasis gotong royong dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Menurut Sofyan, program ini sangat potensial untuk menjawab tantangan ketimpangan ekonomi yang kerap dirasakan masyarakat di daerah terluar seperti SBT.
Oleh karena itu, KNPI berkomitmen berada di garis depan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Kehadiran Gubernur Maluku dalam kunjungan kerja ke Desa Salagur beberapa waktu lalu dinilai KNPI sebagai bentuk dukungan kuat Pemerintah Provinsi terhadap inisiatif ini.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menyebut SBT memiliki potensi besar menjadi daerah percontohan dalam pengembangan koperasi berbasis potensi lokal seperti sagu, kelapa, dan sektor perikanan.
KNPI juga mendorong Pemda SBT untuk tidak ragu dalam mengalokasikan anggaran daerah serta memberdayakan aparatur birokrasi guna mendukung kelancaran program. Termasuk dalam hal edukasi masyarakat, pembentukan kelembagaan koperasi, hingga pengawasan pelaksanaan di tingkat desa.
“Kami siap membantu dalam hal pelatihan SDM koperasi, pengorganisasian pemuda, dan ikut mengawal agar program ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi,” tegas Sofyan.
Program Koperasi Desa Merah Putih secara nasional diharapkan menjadi lokomotif ekonomi rakyat yang memperkuat ketahanan pangan dan menciptakan lapangan kerja di tingkat desa. Di SBT, program ini diyakini akan selaras jika dikembangkan bersama potensi lokal dan budaya kerja masyarakat pesisir dan pedalaman.
Sofyan menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, adat, pemuda, dan kaum perempuan untuk ikut serta dalam mengawal agenda strategis nasional ini.
“Program ini bukan milik pemerintah semata, tapi milik kita bersama,” tandasnya.(TM-03)
