Topik Maluku.Com, Ambon– Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mohtar, yang menyoroti penataan Terminal Mardika dan lalu lintas Kota Ambon, patut dikritisi secara serius.
Bukan karena substansi kritiknya bernilai, melainkan karena tampak lebih sebagai bentuk ekspresi politik yang tendensius dibandingkan sebagai upaya konstruktif untuk membangun kota. Hal ini di katakan ketua IPPMASSI pada awak media melalui Via WhatsApp, Selasa (08/03/25)
” Apa yang disampaikan Gunawan Mohtar tidak sejalan dengan fakta-fakta empirik yang terjadi di lapangan. Sejak dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena dan Ely Toisutta, berbagai agenda pembangunan dan pelayanan publik telah dijalankan sesuai dengan 17 Program Prioritas Pemerintah Kota Ambon,” Ujar Tuhepaly.
Basir juga menambahkan bahwa, Mulai dari penataan kawasan perdagangan hingga perbaikan akses transportasi, semuanya telah masuk dalam tahap implementasi yang terukur.
“Pak walikota dan Ibu wakil walikota, setelah di Lantik, dua Paslon ini kalau di lihat secara kacamata politik bahwa, mereka jalan sesuai dengan tupoksi yang membangun kota Ambon,” Ungkapnya.
Alih-alih memberi apresiasi atau masukan yang membangun, Gunawan justru memilih melontarkan kritik tanpa menyertakan data pendukung yang kredibel.
” Jika memang serius ingin memperbaiki tata kelola transportasi dan fasilitas publik di kota ini, pertanyaannya sederhana: Apa kontribusi konkret yang telah ia lakukan selama menjabat sebagai anggota legislatif? Apakah pernah ada rancangan kebijakan, advokasi program, atau upaya mendorong penganggaran untuk perbaikan Terminal Mardika dan sistem lalu lintas,” Tegasnya.
Kritik semestinya lahir dari tanggung jawab intelektual dan moral. Namun jika motivasinya adalah karena kepentingan politik pribadi tidak diakomodasi oleh eksekutif, maka kritik tersebut bukanlah bentuk kontrol, melainkan upaya delegitimasi yang destruktif.
” Sebagai anggota DPRD, Gunawan Mohtar seharusnya menyadari bahwa ruang politik bukan semata ajang kompetisi kepentingan, tetapi wadah kolaborasi untuk kemaslahatan publik. Bila tidak mampu menjadi bagian dari solusi, paling tidak jangan menjadi sumber polusi dalam diskursus pembangunan,”
Pemerintah Kota Ambon memerlukan mitra kritis yang rasional, bukan suara-suara politis yang hanya mencari celah untuk menyerang.
” Mari hentikan kebiasaan mencari kesalahan tanpa dasar. Kota Ambon lebih membutuhkan sinergi daripada konflik yang bersumber dari ambisi individual.” Tutupnya. (TM-03)
