Topik Maluku.com, AMBON– Ketua DPW IKAPPI Maluku, Muhammad Marasabessy, SH, melancarkan kritik keras terhadap keputusan DPR yang baru-baru ini menyetujui tunjangan mewah bagi anggotanya hingga Rp50 juta per bulan, serta pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut gaji guru dan dosen tidak bisa sepenuhnya ditanggung negara.
Menurut Marasabessy, dua kebijakan dan pernyataan tersebut merupakan simbol nyata betapa negara semakin jauh dari rakyat.
“Di Jakarta, DPR bisa menambah fasilitasnya dengan angka puluhan juta per bulan. Di Maluku, rakyat masih antre minyak tanah, pedagang kecil tercekik modal, dan anak-anak belajar dengan fasilitas minim. Ini ironi yang mencederai rasa keadilan,” tegasnya.
Maluku Jadi Korban Ketidakadilan Anggaran
IKAPPI Maluku menilai dampak kebijakan ini akan langsung menghantam Maluku, di mana ketimpangan sudah akut.
Pedagang Pasar Semakin Terdesak
Pajak dan biaya hidup semakin tinggi, sementara tunjangan DPR justru menggerus APBN. “Rakyat Maluku termasuk pedagang pasar ikut menanggung beban, tapi hasilnya tidak kembali ke mereka. Pedagang di Ambon, Seram, Tual, sampai Aru tidak butuh DPR bermewah-mewah, yang mereka butuh adalah harga barang stabil dan akses modal murah,” kritiknya.
Pendidikan Maluku di Ujung Tanduk
Pernyataan Sri Mulyani soal gaji guru dan dosen menandakan pemerintah cuci tangan atas tanggung jawab konstitusional. Padahal, Pasal 31 UUD 1945 tegas menyebut pendidikan adalah hak rakyat dan kewajiban negara.
“Kalau guru dan dosen dianggap beban, maka bagaimana dengan anak-anak Maluku yang ingin bersaing global? Bagaimana mereka bisa bersaing dengan anak-anak dari Jawa atau luar negeri, jika sejak awal akses pendidikan dianggap bukan prioritas?” ujarnya.
Politik Elit vs Masa Depan Rakyat
Marasabessy menegaskan bahwa apa yang terjadi hari ini adalah pertarungan antara kenyamanan elit politik melawan masa depan rakyat kecil.
“Kebijakan DPR dan Menteri Keuangan menunjukkan wajah asli politik hari ini: berpihak pada elite, mengorbankan rakyat. Kami dari Maluku mengatakan cukup! Jangan korbankan masa depan anak-anak bangsa dengan alasan anggaran. Pendidikan bukan beban, pendidikan adalah hak yang dijamin konstitusi.”
IKAPPI Maluku menyerukan agar seluruh rakyat tetap kritis, bersatu, dan tidak mudah diadu domba.
“Selamat berjuang teman-teman. Jangan takut bersuara, karena suara rakyat adalah suara kebenaran. Kalau kita diam, mereka akan terus merampas hak kita. Maluku harus bersuara, Indonesia harus bersuara,” pungkasnya.(TM-03)
