Topik Maluku.com, MALTENG — Badan Kehormatan Partai Hanura hingga kini belum juga mengumumkan hasil sidang etik terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan William R. Lomo, anggota DPRD Maluku Tengah dari Partai Hanura. Ketidakjelasan ini memicu kritik dari sejumlah pihak, salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat PAPERA.
Ketua Bidang Humas LSM PAPERA, Nazarudin Lamawitak, menyayangkan sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura yang dinilai lamban dan tanpa kejelasan dalam menangani perkara tersebut. Menurutnya, partai seharusnya bersikap tegas dan transparan, terutama ketika menyangkut pelanggaran etik oleh kadernya sendiri.
“Apakah ada maksud lain sehingga DPP Hanura belum juga mengeluarkan keputusan? Proses ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut citra partai di mata publik, terutama di Maluku Tengah,” ujar Lamawitak dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (19/7/2025).
Ia menegaskan bahwa lambannya penanganan justru bisa merugikan institusi partai itu sendiri. Hanura sebagai partai politik dinilai memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai kehormatan dan integritas dalam pembinaan kader.
Desakan juga diarahkan kepada DPD Hanura Provinsi Maluku agar tidak tinggal diam. DPD diminta untuk aktif mengawal kasus ini serta memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan sidang etik di Mahkamah Partai DPP Hanura.
“Sebagai partai yang mengusung nilai-nilai kehormatan dan integritas, Hanura harus memberikan kepastian dan kejelasan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen dan kualitas kader partai,” tegas Lamawitak.
Hingga berita ini diturunkan, DPP Hanura belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil sidang etik maupun sanksi terhadap William R. Lomo. Pihak media masih berupaya mengonfirmasi ke jajaran pengurus pusat partai.(TM-03)
