Topik Maluku.com, SBB— Menjelang peringatan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, suara ketimpangan pembangunan kembali menggema dari wilayah pedalaman Maluku. Masyarakat Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), masih terus bergulat dengan keterbatasan infrastruktur dasar.
Hingga hari ini, ruas jalan Kairatu–Honitetu yang menjadi satu-satunya akses utama ke wilayah itu masih dalam kondisi rusak parah dan tak kunjung diperbaiki.
Jalan penghubung antar-kecamatan itu bukan hanya rusak berat, tetapi juga menjadi rawan bencana saat musim hujan. Setiap kali hujan deras turun, luapan air dari Kali Tuba kerap merendam jalan di kilometer 10 hingga 12, memutus akses dan menghambat aktivitas masyarakat, termasuk pemerintahan dan pendidikan.
Alvin Pier Nahady, Fungsionaris DPD KNPI Maluku, menyampaikan bahwa kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung lama tanpa respons serius dari pemerintah daerah maupun provinsi.
“Ruas Kairatu–Honitetu adalah satu-satunya jalan provinsi yang ada di Kabupaten SBB, tapi kondisinya sangat memprihatinkan dan menyayat hati,” kata Alvin kepada TopikMaluku.com, Selasa (9/7/25).
Sebagai bentuk kekecewaan, masyarakat menanam pohon pisang di sepanjang titik-titik jalan yang rusak parah dan berlubang. Aksi ini menurut Alvin merupakan simbol protes atas sikap diam pemerintah terhadap penderitaan warga Inamosol.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi Maluku agar tidak lagi tutup mata. Aksi tanam pisang ini adalah akumulasi kemarahan dan rasa frustasi masyarakat,” tambahnya.
Alvin juga menyoroti peran Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku yang hingga kini belum melakukan upaya konkret dalam menanggulangi luapan air Kali Tuba. Ia berharap normalisasi sungai segera dilakukan untuk menghindari banjir berulang yang merusak jalan dan membahayakan keselamatan warga.
“Air meluap dan merendam jalan itu bukan hal baru. Seharusnya BWS Maluku sudah bisa membaca kondisi ini sebagai urgensi. Kami minta ada langkah cepat untuk normalisasi aliran sungai agar air tidak lagi menggenangi jalan,” ujar Alvin.
Kondisi ini menambah deretan ironi pembangunan di wilayah timur Indonesia, di mana sebagian masyarakat masih menanti kehadiran negara dalam bentuk nyata—bukan hanya dalam pidato seremonial peringatan kemerdekaan.
TopikMaluku.com, masih berupaya menghubungi Pemerintah Provinsi Maluku dan Balai Wilayah Sungai Maluku untuk memperoleh tanggapan resmi atas kondisi tersebut.(TM-03)
