Topik Maluku.com, MALTENG– Puluhan pemuda Dusun Ampera, Negeri Laimu, kecamatan Telutih Baru, Kabupaten Maluku Tengah. menggelar pertemuan dengan perwakilan perusahaan Batu Pica Seram Jaya (BSJ) pada Jumat, 27 Juni 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan dampak buruk aktivitas pertambangan terhadap ketersediaan air bersih di wilayah mereka.
Krisis air bersih yang melanda Dusun Ampera dalam beberapa bulan terakhir disebut-sebut bertepatan dengan aktivitas penambangan galian C oleh perusahaan BSJ di wilayah sungai sekitar dusun tersebut. Masyarakat menduga kekeringan di sejumlah sumur warga merupakan akibat langsung dari kegiatan eksploitasi lingkungan yang dilakukan perusahaan.
“Kami sudah menerima banyak keluhan dari warga yang sumurnya mengering. Ini baru pertama kali terjadi, dan ini mulai sejak perusahaan itu beroperasi,” ujar Saleh Kumkelo, salah satu pemuda Ampera yang turut hadir dalam pertemuan dengan pihak perusahaan.
Dalam pertemuan itu, Riyanto Dwi Saputra selaku pimpinan produksi dan perwakilan BSJ membantah bahwa kekeringan air bersih murni disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Menurutnya, ada kemungkinan faktor lain seperti perubahan iklim atau bencana alam yang turut berperan.
“Kami tidak menutup mata. Justru kami ingin masalah ini diselidiki lebih lanjut. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk melakukan kajian lapangan secara ilmiah,” kata Riyanto.
Namun, pernyataan tersebut belum mampu meredam kekhawatiran warga. Ahmad Tamamala, Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Ampera Laimu (IPPMAL) Cabang Ambon, menegaskan perlunya langkah serius dan kolaboratif dari semua pihak.
“Kami minta ini ditangani serius. Dari dulu, air tidak pernah jadi masalah bagi masyarakat kami. Ini baru terjadi setelah perusahaan tambang hadir di negeri kami. Artinya ada yang tidak beres,” tegas Ahmad.
Ia mendesak Pemerintah Negeri Laimu, Kepala Dusun Ampera, DPRD Kabupaten Maluku Tengah, serta pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan konkret.
“Jangan tunggu krisis ini memburuk. Ini menyangkut hak hidup masyarakat,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, terkait tuntutan masyarakat Dusun Ampera.
Sementara itu, pemuda dan warga setempat berencana mengawal proses investigasi lapangan yang dijanjikan pihak perusahaan. Mereka berharap hasil kajian bisa menjadi dasar pertanggungjawaban dan pemulihan lingkungan.(TM-03)
