Oleh: Rosdayanti
“Ketua Umum Kohati Sumbawa Barat„
Topik Maluku.com, NTB– Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun. Terlebih ketika kekerasan itu terjadi terhadap anak perempuan, maka kita sedang menyaksikan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang seharusnya menjamin hidup aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Yang lebih menyedihkan, kejahatan itu justru terjadi di tempat-tempat yang selama ini diyakini sebagai ruang aman: rumah dan sekolah. Alih-alih menjadi tempat perlindungan, keduanya malah menjadi lokasi munculnya trauma dan luka psikologis jangka panjang bagi para korban.
Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pada periode 2024 hingga 2025, tercatat sebanyak 976 kasus kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa Barat sendiri mengalami peningkatan signifikan dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, dibandingkan tahun sebelumnya.
Fenomena ini mencerminkan adanya kegagalan sistemik dalam membangun lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan anak. Situasi ini adalah alarm bagi kita semua bahwa sudah saatnya pendekatan yang lebih serius, kolaboratif, dan transformatif dihadirkan dalam upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan.
Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal harus bergandengan tangan. Perlindungan terhadap korban mesti menjadi prioritas. Membangun lingkungan yang aman, suportif, dan berpihak pada korban harus menjadi agenda bersama yang berkelanjutan.
Sebagai anak bangsa, kita tidak bisa menutup mata dan telinga atas kenyataan pahit ini. Ketika ruang-ruang yang semestinya memberi rasa aman justru berubah menjadi ruang yang menebar ancaman, maka kita sedang menyaksikan gagalnya sistem dalam menjaga masa depan bangsa. Perlindungan terhadap anak dan perempuan hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa yang beradab.(*)
