Topik Maluku.com, AMBON— Konflik sosial yang kerap mewarnai wilayah Provinsi Maluku kembali menjadi perhatian di tingkat nasional. Daerah yang terdiri atas 11 kabupaten/kota ini dinilai masih rentan terhadap bentrokan antar kelompok masyarakat, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius dan menyeluruh.
Sejumlah insiden yang terjadi di berbagai wilayah seperti Kota Ambon, Maluku Tenggara, dan Maluku Tengah menunjukkan bahwa stabilitas sosial di provinsi ini masih mudah terganggu. Kondisi ini diperparah dengan kehadiran pihak-pihak yang, baik secara sengaja maupun tidak, turut memprovokasi situasi hingga memicu kericuhan di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR RI Soedarsono Tandara dalam kunjungan kerjanya ke Kota Ambon menegaskan bahwa penanganan terhadap konflik sosial di Maluku sejauh ini menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Ia menyampaikan bahwa aparat penegak hukum telah bekerja keras menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
“Nah itu semua, menurut kami sudah ditangani secara baik, dan angka-angka kejahatan semakin berkurang,” ujar Tandara kepada awak media usai menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh keamanan dan masyarakat setempat di Ambon.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda evaluasi dan pemantauan DPR RI terhadap kondisi penegakan hukum serta keamanan di wilayah rawan konflik, termasuk Maluku. DPR berharap pemerintah pusat terus memberikan dukungan nyata, baik melalui kebijakan, penyediaan sumber daya manusia, maupun logistik untuk memperkuat stabilitas sosial di wilayah timur Indonesia tersebut.
Dengan pendekatan yang lebih terpadu dan dukungan lintas sektor, diharapkan potensi konflik di Maluku dapat ditekan, dan masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman serta harmonis.(TM-03)
