Topik Maluku.com, AMBON– SALIHATA LAW OFFICE & PARTNERS menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk meminta pendalaman penyidikan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit senilai Rp 4,29 miliar di BRI Unit Batu Merah, Branch Office Ambon.
Surat permohonan tersebut disampaikan Advokat dan Praktisi Hukum, Soetrisno Hatapayo, pada Senin dalam rilisan Pers yang diterima TopikMaluku.com, Senin (16/11/2026) Malam. Salah satu poin yang diminta adalah pemeriksaan terhadap Kepala Unit BRI Batu Merah periode 2022-2024.
Soetrisno mengatakan, permohonan itu disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap proses penegakan hukum agar pengusutan perkara dugaan penyalahgunaan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUPRA, dan Kredit Kemitraan tersebut dilakukan secara menyeluruh.
Dia menjelaskan, berdasarkan informasi yang dipublikasikan Kejati Maluku, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada 2 November 2026.
Ketiganya masing-masing berinisial SRP, selaku Mantri atau petugas kredit BRI, serta SJ dan MRW yang diduga berperan sebagai calo atau perantara pengajuan kredit.
Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor B-09/Q.1/Fd.2/11/2026, B-10/Q.1/Fd.2/11/2026, dan B-11/Q.1/Fd.2/11/2026.
Perkara tersebut juga berkaitan dengan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mencatat kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.290.594.327 atau sekitar Rp 4,29 miliar.
Menurut Soetrisno, penetapan tiga tersangka merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Namun, besarnya nilai kerugian negara dan rentang waktu dugaan penyimpangan selama 2022-2024 dinilai perlu menjadi perhatian penyidik untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Soetrisno menilai penyidikan tidak cukup hanya mendalami pihak yang mengajukan, menjadi perantara, maupun memproses pencairan kredit. Menurutnya, mekanisme penyaluran kredit perbankan juga melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari verifikasi identitas debitur, pemeriksaan dokumen, analisis kelayakan usaha, rekomendasi, persetujuan, pencairan hingga pengawasan.
Karena itu, dia meminta penyidik mendalami fungsi dan kewenangan Kepala Unit BRI Batu Merah selama periode tersebut.
“Yang perlu didalami bukan hanya siapa yang mengajukan dan menjadi perantara kredit, tetapi juga bagaimana mekanisme pengawasan dan pengendalian internal berjalan selama proses penyaluran kredit tersebut,” kata Soetrisno dalam keterangannya.
Dia juga mempertanyakan apakah seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan serta apakah terdapat pihak lain yang mengetahui, menyetujui, atau memiliki peran dalam rangkaian dugaan penyimpangan tersebut.
Meski demikian, Soetrisno menegaskan permintaan pemeriksaan itu bukan bentuk tuduhan terhadap Kepala Unit BRI Batu Merah ataupun pihak tertentu.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh fakta hukum terungkap berdasarkan alat bukti yang sah.
Dalam surat kepada Kejati Maluku, SALIHATA LAW OFFICE & PARTNERS menyampaikan tujuh poin permohonan. Pertama, meminta perhatian dan pengawasan terhadap pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi fasilitas kredit dan rekening simpanan di BRI Unit Batu Merah dengan nilai kerugian negara Rp 4,29 miliar.
Kedua, mendorong penyidik mengembangkan perkara untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga memiliki peran dan tanggung jawab, baik dari internal maupun eksternal BRI.
Ketiga, meminta pendalaman dan pemeriksaan terhadap Kepala Unit BRI Batu Merah periode 2022-2024, khususnya berkaitan dengan fungsi pengawasan, pengendalian, serta pengetahuannya terhadap proses penyaluran kredit.
Keempat, mendalami peran pejabat pemutus kredit, petugas administrasi, bagian operasional, dan unsur pengawasan internal BRI sesuai kewenangan masing-masing.
Kelima, menelusuri aliran dana hasil pencairan kredit untuk mengetahui pihak yang menguasai, menerima, menggunakan, maupun menikmati dana tersebut.
Keenam, mengembangkan penyidikan terhadap pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan mereka.
Ketujuh, memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional, transparan, objektif, dan menyeluruh.
Selain meminta pemeriksaan terhadap Kepala Unit BRI Batu Merah, Soetrisno juga mendorong penyidik menerapkan pendekatan follow the money atau penelusuran aliran dana.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengetahui ke mana dana hasil pencairan kredit mengalir dan siapa saja pihak yang menguasai maupun menikmati dana tersebut.
Dia berharap penyidikan tidak berhenti pada tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka apabila dalam perkembangannya ditemukan fakta hukum dan alat bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lainnya.
“Prinsipnya, kami ingin agar perkara ini dibuka secara terang. Siapa pun yang berdasarkan bukti memiliki peran dan tanggung jawab harus diperiksa sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Melalui surat tersebut, Soetrisno berharap Kejati Maluku memberikan perhatian terhadap permohonan pendalaman penyidikan sehingga seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga keterangan pers tersebut disampaikan, belum terdapat tanggapan dari pihak BRI terkait permohonan pemeriksaan Kepala Unit BRI Batu Merah tersebut.(TM-03)










