SULI, Topik Maluku – Klaim Tonny Anggarkusuma yang mengaku membeli tanah Dati Hatutona di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam kondisi telah bersertifikat, kini berhadapan dengan bantahan keras keluarga ahli waris Salampessy.
Polemik kepemilikan tanah tersebut semakin memanas setelah pihak ahli waris mengungkap sejumlah dokumen historis yang diklaim menjadi bukti dasar kepemilikan keluarga, mulai dari Register Dati 1814 hingga Eigendom 1097.
Kepada wartawan, Rabu (18/11/2026), Piethein Richard Daniel Salampessy, ahli waris garis lurus dari moyangnya, Christian Salampessy, mempertanyakan pernyataan Tonny yang menyebut dirinya hanya membeli tanah yang sudah memiliki sertifikat.
Menurut Richard, persoalan tanah tersebut tidak bisa dilihat sebatas transaksi jual beli dan keberadaan sertifikat. Ada riwayat kepemilikan yang harus ditelusuri, termasuk dokumen-dokumen lama yang masih dipegang keluarga.
“Kami bukan hanya bicara berdasarkan pengakuan. Kami memiliki dokumen historis yang menjadi dasar keluarga mempertahankan hak atas tanah tersebut,” tegas Richard.
Ia menyebut sejumlah dokumen yang dimiliki keluarga, antara lain salinan Register Dati 1920 yang merujuk pada Register Dati 1814, Eigendom Brief Nomor 1097 tertanggal 17 Mei 1927, Akta Eigendom 1097 tertanggal 14 Februari 1930, serta surat ukur Eigendom 1097.
Selain itu, keluarga juga mengantongi surat pernyataan penggarap tertanggal 25 November 1995, surat penegasan hak register dari Pemerintah Negeri Suli tertanggal 10 Januari 2013, serta sejumlah dokumen pendukung lainnya.
Bagi Richard, keberadaan dokumen tersebut menjadi alasan kuat mengapa riwayat kepemilikan tanah harus dibuka dan diperiksa secara menyeluruh.
WHATSAPP BONGKAR PEMBICARAAN Rp400 RIBU PER METER
Tidak hanya dokumen historis, Richard juga mengungkap komunikasi melalui WhatsApp yang menurutnya memperlihatkan adanya pembicaraan dengan Tonny mengenai kemungkinan penjualan tanah dan pengembalian biaya pembangunan.
Dalam percakapan yang diklaim Richard sebagai bukti komunikasi tersebut, Tonny disebut menyampaikan kesediaan menjual tanah apabila ada pembeli dengan harga Rp400 ribu per meter persegi.
Bahkan, terdapat pembicaraan mengenai pengembalian biaya pembangunan, timbunan sekitar 1.700 ret, serta talud sepanjang 300 meter.
“Pa, kalau ada yang mau beli dengan harga 400/meter, beta mau jual juga. Tolong bantu cari pembeli, Pak. Kasih kembali beta uang bangun, timbunan 1.700 ret, talud sepanjang 300 meter,” demikian isi pesan yang diperlihatkan Richard.
Menurut Richard, percakapan tersebut menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan, terutama karena Tonny sebelumnya membantah adanya kesepakatan final mengenai pembayaran kompensasi kepada pihak ahli waris.
Ia menilai, komunikasi mengenai harga tanah dan pengembalian biaya pembangunan setidaknya menunjukkan bahwa kemungkinan penyelesaian persoalan pernah dibicarakan.
TONNY TETAP BERSIKUKUH BELI TANAH BERSERTIFIKAT
Sebelumnya, dalam wawancara melalui telepon WhatsApp, Rabu (18/11/2026), Tonny Anggarkusuma menegaskan dirinya membeli tanah tersebut dari Notaris Roy Prabowo Lenggono dalam kondisi sudah memiliki sertifikat.
“Saya membeli tanah itu dari Bapak Lenggono. Waktu saya membeli, tanah tersebut sudah ada sertifikat. Jadi, saya membeli tanah yang sudah memiliki sertifikat, bukan membeli tanah yang belum mempunyai alas hak,” ungkap Tonny.
Ia juga menyatakan Pemerintah Negeri Suli mengetahui proses pembelian tersebut.
Bahkan, menurutnya, pemerintah negeri turut mendampingi proses pengukuran dan pengembalian batas tanah.
“Beta beli, Pemerintah Negeri Suli tahu. Pemerintah Suli tahu, bahkan pemerintah negeri sama beta yang turun ukur untuk pengembalian batas,” ujarnya.
Tonny turut mengungkapkan bahwa dirinya telah mengurus IMB dengan sepengetahuan Pemerintah Negeri Suli.
Ia sebelumnya juga meminta pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut untuk menempuh jalur hukum.
“Kalau memang ada pihak yang merasa dirugikan dan menganggap tanah itu miliknya, silakan menempuh jalur hukum. Kita bicara berdasarkan dokumen dan hukum, bukan hanya berdasarkan pengakuan,” tegasnya.
PERTEMUAN DI NOTARIS JADI SOROTAN
Richard juga meluruskan pertemuan yang berlangsung di kantor Notaris Roy Prabowo Lenggono.
Menurutnya, pertemuan tersebut dihadiri pihak keluarga ahli waris, Roy bersama stafnya, serta sejumlah perwakilan Tonny. Sementara Tonny sendiri tidak hadir karena sedang berada di Surabaya.
Richard menyebut, dalam pertemuan itu Roy sempat menanyakan besaran ganti rugi yang diminta keluarga ahli waris.
Namun, ia belum dapat memberikan angka karena harus terlebih dahulu membicarakannya dengan keluarga besar.
Di sinilah, menurut Richard, muncul sejumlah hal yang perlu dijelaskan, termasuk komunikasi lanjutan mengenai kemungkinan penjualan tanah dan pengembalian biaya pembangunan.
SERTIFIKAT DAN REGISTER LAMA HARUS DIUJI
Polemik tanah Dati Hatutona kini menghadirkan sejumlah pertanyaan mendasar.
Jika Tonny meyakini pembelian tanah telah dilakukan secara sah berdasarkan sertifikat, bagaimana riwayat penerbitan sertifikat tersebut? Apakah dokumen historis yang diklaim keluarga Salampessy telah diperiksa sebelum transaksi berlangsung?
Sebaliknya, klaim ahli waris berdasarkan Register Dati 1814 dan Eigendom 1097 juga harus diuji keaslian dokumen, kesinambungan riwayat hak, serta kesesuaian objek tanahnya.
Notaris Roy Prabowo Lenggono menjadi salah satu pihak penting yang perlu memberikan penjelasan mengenai proses jual beli, riwayat pemegang hak sebelumnya, dan dokumen yang menjadi dasar transaksi.
Begitu pula Pemerintah Negeri Suli dan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah yang diharapkan dapat memberikan penjelasan berdasarkan data administrasi dan pertanahan.
Hingga berita ini diturunkan, Roy Prabowo Lenggono belum berhasil dihubungi untuk dimintai konfirmasi.
Satu hal yang kini menjadi perhatian publik: apakah sertifikat yang dipegang pembeli telah melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap riwayat hak atas tanah tersebut, atau masih ada persoalan historis yang belum terungkap?
Sengketa ini membutuhkan keterbukaan semua pihak agar kepastian hukum tidak hanya menjadi klaim, tetapi benar-benar berdiri di atas bukti dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.










