Topik Maluku.com, SBB — Dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), tahun anggaran 2023–2024 memasuki babak baru. Warga dan mahasiswa kini semakin keras mendesak aparat penegak hukum turun tangan, lantaran kepercayaan terhadap Inspektorat SBB dinilai telah hilang.
Ketegangan memuncak setelah rapat koordinasi antara masyarakat dan pemerintah desa di Baileo Negeri Latu, Senin (27/10/2025), berujung pada adu argumen dan saling lempar tanggung jawab antarperangkat desa. Warga menilai selama tiga tahun masa kepemimpinan kepala desa, tidak pernah diadakan rapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa.
Kekecewaan semakin membesar ketika salah satu staf desa dalam rapat sebelumnya, Sabtu (25/10/2025), menyarankan warga melaporkan dugaan korupsi ke Inspektorat SBB. Namun saran itu justru memantik kemarahan warga.
Seorang mahasiswa Ikatan Pelajar Mahasiswa Amalatu (IPMAL) yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada TopikMaluku.com, pada Kamis (06/11/25). bahwa kepercayaan publik terhadap Inspektorat telah hilang sepenuhnya.
“Dalam rapat, masyarakat menemukan banyak kejanggalan pada laporan pertanggungjawaban anggaran 2023. Ada item yang keliru, bahkan manipulasi data. Tapi hasil audit Inspektorat bilang semuanya aman-aman saja. Masyarakat jadi curiga,” ujarnya.
Menurutnya, warga kini lebih mempercayai Kejaksaan Negeri Piru dan Polres SBB untuk menangani kasus ini.
“Inspektorat sudah memanggil beberapa saksi, tapi anehnya mereka tidak punya surat perintah tugas dari Kejaksaan. Ada apa di balik ini?” tambahnya.
IPMAL menegaskan sebagian besar laporan pengadaan tahun 2023–2024 diduga fiktif. Mereka meminta Kejari Piru segera turun langsung melakukan investigasi agar kebenaran bisa diungkap.
“Kalau Kejaksaan dan Polres tidak bertindak, masyarakat bersama mahasiswa akan menduduki kantor Kejari Piru dan Polres SBB sampai kasus ini benar-benar tuntas,” tegasnya.
Kasus dugaan penyalahgunaan dana desa di Negeri Latu kini menjadi sorotan publik di SBB. Warga menanti langkah tegas aparat hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik di tingkat desa.(TM-03)
