Topik Maluku.com, AMBON– Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun (BGW) melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer untuk daerah. Ia menilai kebijakan itu justru membatasi ruang gerak pemerintahan daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Negara ini kalau sudah potong dana transfer, lalu datang bawa proyek, bawa program. Padahal setelah pemotongan itu, daerah kewalahan menerima kunjungan,” tegas Benhur saat berbicara kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Senin (13/10/2025).
Menurut Benhur, langkah pemerintah pusat tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang menghendaki otonomi daerah. Ia khawatir centralisasi kebijakan kembali menguat dan melemahkan inisiatif daerah.
“Saya berharap pemerintah pusat lebih mendengar aspirasi daerah. Semangat reformasi itu mengembalikan kewenangan sebesar-besarnya kepada daerah, bukan malah mempersempit,” ujarnya.
Benhur mengungkapkan, pemotongan dana transfer juga berdampak serius terhadap perencanaan program daerah. Ia menyebut sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kini tersedot untuk belanja pegawai, termasuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Bayangkan, pengangkatan PPPK itu semua dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), padahal tidak semuanya diperuntukkan ke situ. Lalu dengan apa daerah bisa membangun kreativitas?” tegasnya.
Ia menyebut kondisi ini membuat visi dan misi kepala daerah sulit dijalankan karena ruang fiskal sangat terbatas.
“Kreativitas daerah untuk mengagendakan program pasti terganggu. Ruang gerak kepala daerah makin sempit akibat pemotongan anggaran,” tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti kecenderungan pemerintah pusat yang memindahkan porsi anggaran ke kementerian dan lembaga. Menurutnya, ini membuat daerah semakin tidak mandiri.
“Kalau dana dipotong lalu disimpan di kementerian dan lembaga, ini namanya tarik kewenangan kembali ke pusat. Semangat otonomi daerah kita hilang,” kritiknya.
Benhur berharap kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Maluku dalam waktu dekat bisa menjadi pintu masuk untuk menyampaikan aspirasi daerah secara langsung.
“Kami harap Wapres datang bukan hanya resmikan proyek, tapi juga dengar keluhan dan kebutuhan daerah. Kebijakan pusat harus berpihak pada rakyat dan tetap menjaga semangat otonomi,” pungkasnya.(TM-03)
