Topik Maluku.com, PAPUA TENGAH – Penempatan pasukan Marinir di wilayah pegunungan Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai, menuai penolakan keras dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mahasiswa/i Ekadide (IKAPPMME) se-Kota Studi Nabire. Mereka mendesak Presiden RI sekaligus Panglima Tertinggi TNI, Prabowo Subianto, segera menarik pasukan Marinir yang dinilai tidak sesuai dengan fungsi satuannya.
“Kami tidak setuju dan menolak kehadiran pasukan Marinir di wilayah pegunungan Paniai. Marinir seharusnya bertugas di laut dan kepulauan, bukan di daerah pegunungan seperti Ekadide,” tegas Demos Degei, Badan Pengurus IKAPPMME se-Kota Studi Nabire, dalam pernyataannya di Nabire yang di terima TopikMaluku.com, Rabu (5/11/2025).
Menurut Demos, penempatan pasukan tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. “Apakah di Kabupaten Paniai ada laut atau kepulauan sehingga perlu pasukan Marinir? Ini jelas tidak relevan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris IKAPPMME, Yason Degei, menyebut pihaknya belum menerima informasi resmi terkait adanya surat perintah dari Panglima TNI atau Presiden Prabowo terkait pengiriman pasukan tersebut. “Kami meminta Panglima TNI segera melakukan evaluasi terhadap keputusan ini. Jika tidak ada dasar perintah resmi, maka penempatan tersebut perlu ditinjau ulang,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Andarias Degei, senior IKAPPMME. Ia menilai kehadiran pasukan Marinir berpotensi menimbulkan keresahan sosial di masyarakat. “Kami minta Presiden dan Panglima TNI segera meninjau ulang kebijakan ini, karena masyarakat sudah mulai merasa tidak nyaman,” ujarnya.
Sebelumnya, masyarakat Distrik Ekadide bersama tokoh pemuda, tokoh agama, kepala suku, kepala distrik, dan anggota DPRK Paniai telah menggelar pertemuan pada 28 Oktober 2025. Dalam pertemuan itu, masyarakat sepakat menolak keberadaan pasukan Marinir di wilayah mereka.
Penasehat IKAPPMME, Cristian Jansen Ipou Degei, menegaskan masyarakat melarang pasukan non-organik menempati fasilitas umum seperti rumah warga, kantor distrik, puskesmas, sekolah, maupun gereja. “Masyarakat meminta agar seluruh pasukan non-organik TNI/Polri ditarik kembali ke Enarotali atau Distrik Aradide, tempat markas Koramil dan Polsek berada,” ujarnya.
Senada, Opnis Degei, senior IKAPPMME lainnya, menyebut langkah penarikan pasukan perlu segera dilakukan demi menghindari gesekan antara warga dan aparat. “Tidak ada surat perintah resmi dari Presiden maupun Panglima TNI. Karena itu, kehadiran Marinir di Paniai perlu segera dievaluasi,” tegasnya.
Mahasiswa asal Ekadide itu berharap pemerintah pusat dapat mendengar aspirasi masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah tanpa menambah ketegangan di wilayah pedalaman.
