Topik Maluku.com, SBB– Proyek rehabilitasi dan renovasi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Iha Kulur di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, menuai sorotan tajam dari warga. Proyek yang dikerjakan oleh CV Basudara di bawah Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Maluku, Kementerian PUPR, itu diduga menggunakan material kayu tidak layak pada bagian konstruksi gedung.
Pantauan warga di lokasi menemukan sejumlah kayu kap bangunan dalam kondisi lapuk, keropos, dan dimakan rayap, meski proyek masih dalam tahap pekerjaan. Hal itu dinilai sangat membahayakan keselamatan siswa dan tenaga pendidik jika dibiarkan.
“Coba lihat kondisi kayu-kayu itu, sudah tidak layak pakai. Ini proyek pakai uang negara, seharusnya dikerjakan serius, bukan asal jadi,” tegas Ali Achmad, warga Iha Kulur, Senin (20/10/25).
Ali menuding kontraktor pelaksana bekerja asal-asalan tanpa mengikuti standar konstruksi yang baik. Ia meminta pemerintah turun tangan sebelum bangunan yang dikerjakan dengan anggaran besar justru ambruk dalam waktu dekat.
Berdasarkan papan proyek yang dipasang di lokasi, rehabilitasi MTs Iha Kulur termasuk dalam paket Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PTHC Provinsi Maluku 2 dengan nilai kontrak Rp 11.501.850.873,07. Proyek ini bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dengan masa kerja 150 hari kalender dan mencakup sembilan lokasi madrasah di wilayah SBB dan SBT.
Koordinator Jaringan Aspirasi Masyarakat Seram, Taufik Rahman Saleh, mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas turun memeriksa proyek tersebut.
“Kalau benar material yang dipakai tidak sesuai spek, ini indikasi kuat pelanggaran teknis. Kami minta Kejaksaan dan Inspektorat turun audit proyek ini,” tegas Taufik.
Ia juga menilai konsultan pengawas layak diperiksa karena diduga lalai menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan proyek.
Bukan hanya itu, Kritik juga datang dari Rumah Inspirasi dan Literasi, melalui aktivis pendidikan M. Fachrul. Ia menilai proyek tersebut mencederai kepercayaan publik.
“Kami mengutuk keras pekerjaan model begini. Ini penghianatan terhadap uang rakyat dan masa depan pendidikan. Pemerintah pusat sudah turunkan anggaran besar, tapi di daerah justru disalahgunakan,” kecam Fachrul.
Ia mendesak agar proyek tersebut dievaluasi total dan dihentikan sementara sebelum ada pemeriksaan teknis lapangan. Fachrul juga meminta agar CV Basudara diberi sanksi blacklist jika terbukti bermain dalam proyek.
Warga berharap pemerintah daerah, Kementerian PUPR, dan penegak hukum tidak menutup mata. Mereka menilai proyek pendidikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab karena berkaitan langsung dengan keselamatan peserta didik.
“Jangan tunggu bangunan roboh dulu baru diperiksa. Ini uang negara, bukan uang pribadi kontraktor,” tegas warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak CV Basudara maupun Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Maluku belum berhasil dihubungi untuk dimintai klarifikasi. detikcom masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.(TM-03)
