Topik Maluku.com, MALTENG– Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah dengan agenda pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 digelar Jumat (12/9/2025). Namun dalam rapat tersebut, anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nirmala Pattikawa, menyinggung persoalan blangko kependudukan yang disebut-sebut ditunda-tunda oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Malteng, Siti Hubna Soumena.
Dalam penyampaiannya, Nirmala mengaku kecewa dengan sikap Kadis Dukcapil yang dinilai mengabaikan kebutuhan masyarakat. Ia bahkan menyampaikan langsung persoalan ini kepada Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, yang hadir dalam rapat.
“Kita ini bukan beban. Semua yang ada di sini adalah penyambung tangan masyarakat. Kenapa saya diperlakukan seperti itu? Apakah saya membuat beban? Saya minta langkah sekejapnya dari Pak Bupati,” kata Nirmala dalam rapat, Jumat (12/9/2025).
Ia menegaskan, pernyataan Kadis Dukcapil telah menyinggung perasaannya sebagai wakil rakyat. “Saya sangat tersinggung dan sangat kecewa, karena kita tidak dianggap. Pak Bupati yang sangat kita hormati semoga bisa melanjutkan kesinambungan dengan baik sehingga berpotensi tidak menimbulkan kesalahpahaman setiap hari,” lanjutnya.
Nirmala juga menyampaikan harapan agar masalah ini segera menjadi perhatian serius pemerintah daerah. “Saya pribadi punya harapan besar. Semoga tidak ada lagi keterputusan pelayanan di daerah-daerah. Itu saja yang bisa saya sampaikan,” pungkasnya.
Rapat paripurna yang berlangsung di kantor DPRD Malteng ini turut dihadiri Bupati, pimpinan DPRD, Sekda, serta unsur Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah.(TM-03)
