Topik Maluku.com, JAKARTA– Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan menyeluruh terkait dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan dalam gelombang demonstrasi nasional yang menewaskan sedikitnya 10 orang.
Juru bicara Komisi HAM PBB, Ravina Shamdasani, mengatakan pihaknya memantau dengan saksama perkembangan situasi di Indonesia. Menurutnya, aparat keamanan harus menjunjung tinggi prinsip dasar dalam penggunaan kekuatan sesuai hukum internasional.
“Kami menekankan pentingnya penyelidikan yang cepat, transparan, dan independen atas semua dugaan pelanggaran, termasuk terkait penggunaan kekuatan oleh aparat,” kata Ravina dalam keterangan resmi, dikutip dari Tempo.com Selasa (2/9/2025).
Aksi protes bermula dari penolakan publik terhadap fasilitas mewah anggota parlemen dan kebijakan penghematan anggaran. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh setelah beredar video kendaraan taktis milik Brimob melindas seorang pengemudi ojek online di Jakarta.
Sejak itu, kerusuhan meluas ke sejumlah kota besar, termasuk Makassar, Yogyakarta, dan Solo. Laporan terakhir mencatat 10 orang meninggal dunia akibat bentrokan, gas air mata, kebakaran, hingga dugaan penganiayaan aparat.
Ravina menambahkan, pemerintah Indonesia wajib melindungi hak warga untuk berkumpul secara damai dan menyampaikan pendapat. “Otoritas harus memastikan media tetap bisa meliput secara bebas dan independen,” ujarnya.
Kerusuhan ini disebut sebagai yang terbesar sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat kurang dari setahun lalu. Desakan agar pemerintah segera mengambil langkah dialog dengan masyarakat pun semakin menguat dari dalam maupun luar negeri.(TM-03)
