Topik Maluku.com, MALTENG– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pukat Seram mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan dana hibah pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Pasalnya, dana miliaran rupiah justru mengalir ke kampus yang sudah tidak beroperasi, sementara kampus lokal yang masih aktif malah tidak tersentuh bantuan.
Ketua LSM Pukat Seram, Fahri Asyatri, menyoroti aliran dana hibah yang dinilai sarat nepotisme. Salah satunya, bantuan yang mengalir ke Politeknik Negeri Ambon (POLNAM) melalui Pokja Politeknik Negeri Masohi dan Banda, meski kampus tersebut disebut sudah tidak aktif sejak 2020–2021.
“Ini sangat miris. Kampus di Malteng yang masih aktif dan berkontribusi nyata malah dianaktirikan, sedangkan kampus mati justru dapat dana besar. Ini patut dicurigai sebagai bentuk dugaan korupsi,” ujar Fahri, dikutip dari Kabarnyata.com.
Data yang diperoleh LSM Pukat Seram menunjukkan, kampus di Kelurahan Holo, Masohi, itu tetap menerima dana hibah meski tak beroperasi.
Pada 2021, dana yang dikucurkan mencapai Rp900 juta, dan pada 2024 kembali cair sebesar Rp1,8 miliar. Dana tersebut ditransfer melalui rekening Pokja Pol Masohi dan Banda di Bank Maluku.
Berikut rincian kucuran dana yang diterima kampus tersebut:
2017: Rp1,8 miliar
2018: Rp1,8 miliar
2019: Rp1,8 miliar
2020: Rp1,8 miliar
2021: Rp900 juta
2024: Rp1,8 miliar
Selain itu, hibah juga mengalir ke Universitas Gadjah Mada (UGM) meski lokasinya di luar Maluku. UGM menerima Rp100 juta pada 2021 dan Rp100 juta pada 2024, yang disebut untuk mendukung kegiatan KKN PPM di Malteng.
Pukat Seram mendesak Kejaksaan, KPK, dan Polda Maluku untuk memeriksa keabsahan Pokja penerima hibah, aliran dana, keterlibatan oknum Pemda, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Publik menunggu keberanian Bupati Malteng. Apakah mau membenahi kebijakan hibah yang penuh kejanggalan atau terus mempertahankan pola lama yang sarat kepentingan?” tegas Fahri.(TM-03)
