Topik Maluku.com, AMBON– Rangkaian rentetan gempa bumi yang mengguncang Provinsi Maluku dalam sepekan terakhir kembali memantik perhatian publik. Meski sebagian besar hanya berkekuatan ringan hingga sedang, ketakutan dan kepanikan warga masih kerap terjadi.
Peneliti kebencanaan gempa bumi asal Maluku, Fekry Hehanussa, menilai bahwa respons masyarakat yang panik menunjukkan lemahnya edukasi kebencanaan yang dilakukan pemerintah.
Menurut Fekry, edukasi mitigasi bencana ke masyarakat jauh lebih penting daripada sekedar menyampaikan informasi magnitudo dan titik gempa. Ia menegaskan bahwa panik merupakan musuh utama dalam situasi bencana yang bisa mengakibatkan korban jiwa.
“Kepanikan bisa lebih berbahaya daripada gempanya sendiri. Warga bisa saling tabrak, terinjak, melompat dari bangunan, bahkan mengalami trauma panjang. Ini seharusnya jadi fokus utama pemerintah,” ujar Fekry saat diwawancarai TopikMaluku.com Selasa (8/7/25).
Fekry merupakan lulusan Pascasarjana Pendidikan Geografi dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan menyelesaikan Magister Pendidikan Geografi dengan fokus studi pada mitigasi bencana dan literasi spasial masyarakat pesisir.
Ia mengatakan, wilayah Maluku yang terletak di pertemuan tiga lempeng aktif — Lempeng Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia — merupakan kawasan yang secara alamiah rawan gempa. Oleh karena itu, menurutnya, masyarakat harus dilatih untuk hidup berdampingan dengan potensi gempa secara adaptif dan tidak panik.
Edukasi Belum Menyentuh Akar Rumput
Fekry mengkritisi pendekatan pemerintah daerah yang dinilainya masih elitis dan teknokratis. Informasi dari BMKG hanya berputar di media sosial dan situs resmi, tanpa dijelaskan dengan bahasa dan pendekatan lokal yang bisa dimengerti masyarakat awam.
“Kita perlu edukasi berbasis komunitas. Penyuluhan di kampung, simulasi evakuasi di sekolah dan masjid, pelatihan di pantai dan daerah padat penduduk. Semua ini harus jalan secara terstruktur,” kata Fekry.
Ia juga menyebut perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, tokoh agama, dan media lokal untuk membentuk sistem literasi bencana berbasis budaya dan lokalitas.
“Di daerah seperti Seram, Buru, Kei, atau Aru, kearifan lokal sangat kuat. Pemerintah harus masuk lewat bahasa dan simbol-simbol yang mereka pahami. Bukan hanya infografik berbahasa teknis di Instagram,” ujarnya menambahkan.
Rangkaian Gempa dan Potensi Trauma
Sejak awal Juli 2025, tercatat beberapa gempa mengguncang wilayah Maluku. Berdasarkan data dari BMKG PGR IX:
Pada 4 Juli, gempa berkekuatan 4,9 SR mengguncang wilayah Amalatu, SBB, dirasakan hingga Ambon dan Masohi.
Pada 5 Juli, gempa 4,2 SR mengguncang Namrole, Buru Selatan.
Terakhir, pada 6 Juli, gempa dengan magnitudo 3,5 SR terjadi di barat Bula, Seram Bagian Timur.
Meskipun tidak ada laporan kerusakan serius, sebagian warga terlihat panik dan berhamburan keluar rumah dan mengungsi. Beberapa bahkan dilaporkan pingsan akibat syok.
Fekry mengingatkan bahwa trauma yang timbul dari pengalaman gempa bisa berimbas pada kesehatan mental warga, khususnya anak-anak dan lansia.
“Kita tidak boleh anggap enteng. Gempa mungkin kecil, tapi dampak psikologisnya bisa besar. Perlu pendampingan dan narasi yang menenangkan dari pemerintah,” tegasnya.
Menuju Budaya Siaga Gempa
Fekry menutup pernyataannya dengan ajakan agar pemerintah daerah di Maluku mulai membangun sistem ketangguhan masyarakat berbasis edukasi, bukan sekedar infrastruktur.
“Kesiapsiagaan itu bukan cuma soal bangunan tahan gempa, tapi soal mental warga yang tenang, tahu harus berbuat apa, dan tidak panik. Ini tugas bersama: pemerintah, kampus, media, dan masyarakat sendiri,” pungkasnya.(TM-03)
