Topik Maluku.com, AMBON–Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKAPPI Maluku menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan nasib pedagang tradisional dengan menghadiri langsung Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IKAPPI Kota Ambon, Sabtu, 6 Juli 2025.
Forum ini mengusung tema “Penguatan Peran Pasar Tradisional dalam Menghadapi Tantangan Modernisasi Ritel dan Penataan Kota”, dan menjadi ruang konsolidasi antara pedagang, pemerintah, serta elemen masyarakat sipil.
Ketua DPW IKAPPI Maluku, Muhammad Marasabessy, SH, dalam paparannya menekankan pentingnya kehadiran Pemerintah Provinsi sebagai fasilitator, bukan pengendali tunggal dalam kebijakan penataan pasar. Ia menyebutkan bahwa pedagang harus diposisikan sebagai subjek aktif dalam pembangunan ekonomi lokal.
“Pemerintah provinsi semestinya menjembatani, bukan mengambil alih peran teknis kota. Pedagang tradisional mesti dilibatkan dalam menyusun arah kebijakan agar tidak terpinggirkan oleh modernisasi yang tidak berpihak,” ujar Marasabessy.
Masukan Strategis ke Pemerintah Provinsi
Dalam forum tersebut, DPW IKAPPI Maluku juga menyampaikan sejumlah masukan strategis kepada Pemerintah Provinsi Maluku, antara lain:
1. Peningkatan kapasitas pedagang, melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan hukum, serta adaptasi teknologi pasar.
2. Pembangunan kemitraan inklusif, dengan mempertemukan pedagang dan lembaga pembiayaan, pelaku distribusi logistik, serta ritel lokal.
3. Fasilitasi kebijakan yang adil, agar proses modernisasi pasar tidak menyingkirkan pedagang kecil, tetapi justru memperkuat ekonomi kerakyatan.
Suara Pedagang: Dari Kios hingga Pungli
FGD juga menjadi ruang terbuka bagi para pedagang menyampaikan keluhan, mulai dari akses ke kios, praktik pungutan liar, hingga lemahnya komunikasi dengan pengelola pasar. Isu-isu ini mencerminkan realitas di lapangan yang kerap tidak tersentuh dalam proses perencanaan kebijakan.
Marasabessy juga memberikan apresiasi kepada Kepolisian Daerah Maluku yang dinilai konsisten menjaga stabilitas keamanan di kawasan Pasar Mardika. Ia menilai, pembenahan pasar akan lebih efektif bila didukung dengan pendekatan keamanan yang humanis dan inklusif.
Komitmen untuk Pasar yang Bermartabat
Forum ini menegaskan bahwa pembangunan pasar tak boleh sekadar fisik, tetapi harus menyentuh kehidupan sosial-ekonomi pedagang. DPW dan DPD IKAPPI sepakat bahwa pedagang kecil harus ditempatkan sebagai jantung dari ekosistem ekonomi daerah.
“Pasar bukan sekadar ruang transaksi, tapi simbol kekuatan ekonomi rakyat. Kalau ingin membangun Maluku dari bawah, maka perkuatlah pasarnya dan hadirkan negara bukan sebagai pengatur, tapi penghubung yang berpihak,” pungkas Marasabessy.
FGD ini dinilai sebagai langkah awal penting dalam membangun dialog yang setara antara pedagang dan pemerintah, serta mempercepat terwujudnya pasar tradisional yang berdaya, adil, dan bermartabat di tengah gelombang modernisasi kota.(TM-03)
