Topik Maluku.Com, Ambon — Gelombang protes keras mengguncang jajaran kepolisian Maluku setelah Tim Advokasi Sukiran Lestaluhu menyuarakan ketidakadilan dalam penanganan kasus premanisme di Negeri Tial, Kabupaten Maluku Tengah. Ironisnya, korban dalam insiden kekerasan justru dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian, sementara pelaku sebenarnya masih melenggang bebas.
Peristiwa ini terjadi saat perayaan Idulfitri, ketika Sukiran Lestaluhu menjadi korban aksi premanisme. Namun alih-alih menangkap pelaku yang berasal dari Negeri Tulehu, polisi justru menetapkan Sukiran sebagai tersangka. Kejanggalan ini menyulut kemarahan publik dan mempertegas dugaan adanya intervensi dalam proses hukum.
“Ini bukan hanya keliru, tapi bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang. Pelaku yang jelas-jelas dari luar Tial dibiarkan, sementara korban diproses secara hukum. Ini tidak masuk akal,” ujar Lukman Rolobessy, Ketua Tim Advokasi, Selasa (29/04).
Lukman juga mengungkapkan bahwa pernyataan Kasat Reskrim dan Kapolres yang menyebut proses penetapan tersangka bergantung pada “atasan” menjadi sinyal kuat adanya kendali politik atau tekanan dari pihak tertentu dalam kasus ini.
“Kami menilai proses hukum sudah keluar dari rel keadilan. Jawaban mereka mencerminkan bahwa kepolisian bukan lagi lembaga independen, tapi telah dikendalikan,” tambahnya.
Tim Advokasi kini tengah mempersiapkan langkah serius: melaporkan kasus ini ke Kompolnas, Kapolri, DPR RI, bahkan hingga ke Presiden Republik Indonesia. Mereka menuntut pencopotan Kapolda Maluku yang dianggap gagal menjamin keadilan dan membiarkan aparatnya bekerja tidak profesional.
“Jika keadilan tidak bisa ditegakkan di daerah, maka kami akan bawa ini ke pusat kekuasaan. Kami akan terus bergerak demi keadilan bagi Sukiran,” tutup Lukman dengan nada tegas.(TM03)
