Topik Maluku.Com,Ambon– Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Kota Ambon mendesak Pemerintah Provinsi Maluku agar segera menuntaskan permasalahan hutang daerah yang terjadi di era kepemimpinan Murad Ismail dan Barnabas Orno.
Dalam keterangannya, Ketua DPC PERMAHI Ambon, Rizky Gunawan menyoroti peran Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadli Ie, yang dinilai sebagai sosok yang paling mengetahui arah penggunaan anggaran dan harus bertanggung jawab atas penumpukan hutang daerah.
“Kami menilai Sekda Maluku, Sadli Lie, adalah orang yang harus bertanggung jawab atas penyelesaian hutang-hutang di era Murad-Orno. Ia tahu ke mana arah penyelewengan anggaran yang terjadi,” tegas Rizky Gunawan, Jumat (25/4).
Lebih lanjut, Rizky menyampaikan kekhawatiran bahwa pemerintahan Gubernur Maluku saat ini, Hendrik L. Vanath, akan terfokus hanya pada upaya menambal hutang masa lalu tanpa perbaikan struktural keuangan daerah.
DPC PERMAHI mengungkapkan sejumlah tunggakan yang menjadi beban daerah, di antaranya pinjaman ke SMI, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, iuran BPJS ASN, serta hutang kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan.
“Kalau tidak ada langkah konkret dari pemerintah, maka Gubernur Hendrik hanya akan disibukkan membayar hutang lama tanpa membenahi manajemen keuangan secara menyeluruh,” tambah Rizky
PERMAHI juga mendorong Gubernur Maluku untuk mengambil langkah tegas dengan melakukan audit total atas penggunaan anggaran, terutama saat Sadli Lie menjabat sebagai Sekda dan bahkan sempat menjadi Penjabat Gubernur Maluku.
“Gubernur harus berani ambil sikap, audit keuangan wajib dilakukan. Sadli Lie adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, tentu ia tahu ke mana uang daerah mengalir,” ucap Rizky Gunawan
Menurut Rizky, fokus pemerintah jangan hanya pada penataan birokrasi semata. Yang paling penting saat ini adalah perbaikan pengelolaan keuangan daerah agar persoalan hutang tidak kembali terulang.
“Penataan birokrasi penting, tapi keuangan daerah harus jadi prioritas utama. Sekda Sadli harus menjelaskan secara terbuka apa yang menyebabkan penumpukan hutang ini,” tutupnya.
