Masohi, 
– Jelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak 27 November 2024 di seluruh Indonesia termasuk di kabupaten Maluku Tengah, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan jajarannya mulai melakukan berbagai langkah pengawasan dalam tahapan kampanye.
Dalam tahapan Kampanye yang di mulai tanggal 25 September 2024, Bawaslu Malteng berkeinginan agar tahapan kampanye ini berjalan damai, aman dan tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain Paslon gubernur/wakil gubernur maupun Paslon bupati/wakil bupati di kabupaten Maluku Tengah.
Untuk pelaksanaan pengawasan yang nantinya di lakukan oleh Bawaslu hingga jajarannya yaitu panwas kecamatan sampai di desa/negeri maka Bawaslu Malteng merasa kalau kekuatan dan kemampuan jajarannya masih sedikit sehingga belum bisa melaksanakan pengawasan sendiri.
Olehnya itu untuk meningkatkan pengawasan dalam tahapan kampanye, pemilihan Gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati Malteng, perhitungan suara hingga pada sengketa pilkada yang nantinya terjadi baik itu di tingkat Bawaslu hingga di MK, maka sangat di butuhkan tingkat pengawasan melekat.
Olehnya itu untuk membantu tugas Bawaslu Malteng dalam pengawasan pilkada, maka Bawaslu Malteng bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malteng melakukan penandatanganan tanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk pengawasan tahapan Pemilukada 2024.
MoU ini di laksanakan antara ketua Bawaslu Malteng La Amsuri, S.Pdi dengan ketua PWI Malteng Steward Toisuta di ruang Gak Kumdu Malteng pada Sabtu (28/9/24) yang di saksikan bersama komisioner Bawaslu Malteng dan pengurus PWI Malteng.
MoU antara Bawaslu dan PWI Malteng tersebut dengan nomor: 01/HK.02.00/K.MA-05/9/2024 dan Nomor: 01/PWI-Malteng/PK/IX/2024 itu berisi 6 Pasal dan 14 poin kesepahaman.
La Amsuri dalam arahan dan sambutannya mengatakan sebagai lembaga pengawas yang di percayakan oleh negara dan daerah, kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada kolaborasi dan bantuan semua pihak yang memiliki tanggung jawab termasuk PWI sebagai organisasi profesi yang ada pada pilar ke empat dalam wilayah NKRI.
Olehnya itu penting dalam melaksanakan pengawasan, Bawaslu sangat mbutuhkan dukungan dari organisasi PWI maupun oleh wartawan yang ada di kabupaten bertajuk Pamahanunusa.
Selain PWI sebagai lembaga independen dalam setiap pelaksanaan kegiatan tahapan pemilihan umum, kami juga berharap agar masyarakat Malteng juga bisa melakukan pengawasan melekat agar pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Malteng berjalan aman dan damai yang nantinya menghasilkan pemimpin daerah yang bertanggung jawab dan mampu membawa kesejahteraan masyarakat di Malteng, pungkasnya.
Kami tau bersama kalau wartawan maupun media sangat penting dalam negara demokrasi, olehnya itu di (Amsuri) berharap agar wartawan secara umum dan PWI sebagai lembaga yang miliki tanggung jawab dalam MoU agar bisa selaras, sejalan dan bertanggung jawab terhadap nota kesepahaman yang sudah di laksanakan, pintanya.
Kendati demikian, untuk menjaga kesinambungan PWI (wartawan) Malteng secara umum terhadap tanggung jawab bersama dalam pengawasan tahapan Pemilukada yang di mulai dari tahapan kampanye ini, ketua PWI Malteng Steward Toisuta mengapresiasi dan menyambut baik klausul kerja sama yang di tandatangani antara PWI dan Bawaslu.
Untuk itu harapan Toisuta agar wartawan yang ada di Malteng baik itu yang bernaung di wadah PWI ataupun di luar dari wadah PWI harus bersama-sama menjalin hubungan baik dengan Bawaslu serta dapat melaksanakan pengawasan tahapan pilkada secara baik dan benar.
Mari kita junjung tinggi kepedulian dan kepiawaian Bawaslu terhadap wartawan yang ada di Malteng, dan mari kita bergandeng tangan bahu membahu untuk melakukan pengawasan Pemilukada secara baik dan benar berdasarkan harapan masyarakat agar Pemilukada ini akan menghasilkan pemimpin yang bisa memberikan kesejukan, kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Malteng, pinta Steward. (TM-02)
