Topik Maluku.com, MALTENG– Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Maluku Tengah, Salfin Kelian, melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir. Memasuki hampir dua tahun masa kepemimpinan, Salfin menilai keberpihakan pemerintah daerah dalam politik anggaran belum dirasakan secara merata, khususnya oleh masyarakat Kecamatan Tehoru dan Telutih.
Salfin menilai, pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah masih menyisakan persoalan pemerataan. Menurutnya, kebijakan anggaran pemerintah daerah seharusnya tidak hanya berorientasi pada wilayah tertentu, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat di kecamatan yang dinilai belum mendapatkan perhatian memadai.
“Manis di bibir, lain di hati,” menjadi ungkapan kritik yang diarahkan Salfin terhadap kepemimpinan daerah. Ia menyoroti kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap pembangunan dengan keberpihakan anggaran yang dinilai belum dirasakan secara nyata di Tehoru dan Telutih.
Sorotan tersebut menyentuh persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. apakah alokasi APBD telah dibagikan berdasarkan kebutuhan pembangunan dan tingkat ketertinggalan wilayah, atau justru masih menyisakan ketimpangan antarkecamatan.
Dalam pembangunan daerah, politik anggaran semestinya menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
Karena itu, Salfin menilai pemerintah daerah perlu menunjukkan keberpihakan melalui program dan alokasi anggaran yang dapat diukur, bukan sekadar melalui pernyataan politik.
Kritik tersebut menjadi penting karena Tehoru dan Telutih merupakan bagian dari wilayah Maluku Tengah yang juga membutuhkan pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, serta dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, untuk memastikan sejauh mana kedua kecamatan tersebut tertinggal dalam alokasi pembangunan, diperlukan perbandingan data APBD, realisasi belanja modal, serta daftar proyek pemerintah daerah berdasarkan kecamatan.
Tanpa keterbukaan data tersebut, masyarakat akan kesulitan menilai apakah pemerataan pembangunan benar-benar menjadi prioritas pemerintah atau hanya sebatas janji.
Di sisi lain, sejumlah proyek dan rencana pembangunan bernilai besar di wilayah Maluku Tengah menjadi pembanding dalam perdebatan mengenai arah pembangunan daerah.
Salah satunya adalah proyek hilirisasi kelapa dan pala di Negeri Liang-Awaiya, Kecamatan Teluk Elpaputih. Proyek strategis nasional tersebut memulai pembangunan melalui peletakan batu pertama pada 29 April 2026, dengan nilai investasi yang disebut mencapai Rp640 miliar.
Proyek yang dikelola PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional VIII itu dirancang untuk memperkuat pengolahan komoditas perkebunan, menyerap hasil produksi petani, dan membuka lapangan kerja.
Selain itu, di Kecamatan Kepulauan Banda terdapat sejumlah agenda pembangunan, mulai dari peningkatan jalan melalui program Inpres Jalan Daerah, rencana pengembangan Bandara Banda Neira, hingga pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antardesa.
Sementara itu, di kawasan Seram Utara, sejumlah agenda infrastruktur juga mencakup peningkatan ruas jalan Simpang Lintas Seram–Sawai dan Masihulan–Olong dengan panjang sekitar 9,43 kilometer serta anggaran yang disebut mencapai Rp30,03 miliar.
Berbagai proyek tersebut memiliki karakteristik, sumber pembiayaan, dan kewenangan pelaksanaan yang berbeda. Sebagian merupakan program pemerintah pusat atau proyek strategis nasional, sehingga tidak serta-merta dapat dianggap sebagai bukti bahwa APBD Maluku Tengah hanya berpihak kepada wilayah tertentu.
Meski demikian, keberadaan berbagai proyek tersebut memperkuat urgensi keterbukaan pemerintah daerah dalam menjelaskan prioritas pembangunan dan pemerataan manfaatnya bagi masyarakat di seluruh kecamatan.
Kritik Salfin terhadap pemerintahan Zulkarnain Awat Amir pada akhirnya mengarah pada pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka. bagaimana porsi anggaran pembangunan untuk Tehoru dan Telutih dibandingkan dengan kecamatan lain di Maluku Tengah.
Pemerintah daerah perlu menjelaskan alokasi anggaran per kecamatan, daftar proyek yang telah dikerjakan, program yang sedang berjalan, serta rencana pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya.
Penjelasan itu penting agar kritik mengenai ketimpangan pembangunan tidak berhenti sebagai polemik politik, tetapi dapat diuji melalui data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan langsung dari Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, terkait penilaian Salfin Kelian tersebut. Pemerintah daerah perlu diberikan ruang untuk menjelaskan kebijakan anggaran serta program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan di Kecamatan Tehoru dan Telutih.
Masyarakat tentu tidak cukup hanya mendengar janji pembangunan. Mereka membutuhkan bukti berupa infrastruktur yang memadai, pelayanan publik yang merata, serta alokasi anggaran yang menjawab kebutuhan nyata di wilayah masing-masing.
Sebab, keberhasilan kepemimpinan daerah bukan semata-mata diukur dari besarnya proyek yang diresmikan, melainkan juga dari sejauh mana pembangunan dirasakan secara adil oleh masyarakat hingga ke wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.(TM-03)
