Ambon. Topik Maluku: Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan bahwa rencana pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) merupakan kebutuhan strategis untuk menekan disparitas harga dan memperkuat sistem logistik di kawasan timur Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam konferensi pers di Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (26/02/2026). Ia merespons berbagai isu dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk tudingan yang dinilai tidak berbasis data terhadap proyek tersebut.
Jawaban atas Ketimpangan Harga
Pemprov Maluku menjelaskan, gagasan pelabuhan terintegrasi lahir dari persoalan klasik yang selama ini membebani daerah kepulauan tersebut: ketergantungan distribusi logistik dari Surabaya dan Makassar. Ketergantungan ini berdampak pada tingginya biaya angkut dan berujung pada mahalnya harga komoditas di berbagai pulau di Maluku.
“Disparitas harga salah satunya dipicu biaya logistik yang tinggi. Karena itu, dibutuhkan infrastruktur besar yang mampu memangkas rantai distribusi,” tegas Gubernur.
MIP dirancang sebagai pelabuhan terintegrasi yang mencakup:
Pelabuhan logistik
Pelabuhan perikanan
Pelabuhan penyeberangan (ferry)
Terminal LNG dan bunker bahan bakar gas
Konsep ini diharapkan memperkuat posisi Maluku sebagai poros maritim di kawasan timur Indonesia.
Melanjutkan Wacana Lama yang Belum Terealisasi
Gagasan pembangunan infrastruktur maritim berskala besar di Maluku sejatinya telah mengemuka sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo. Namun hingga kini belum terealisasi secara konkret.
Pemprov kemudian menggagas ulang konsep tersebut dengan pendekatan berbasis kepentingan provinsi secara menyeluruh, bukan lagi terfokus pada satu kota tertentu.
Lokasi Ditentukan Berdasarkan Kajian Teknis
Menjawab polemik soal lokasi, Gubernur menjelaskan bahwa keputusan menempatkan proyek di Pulau Ambon bukan tanpa dasar. Lembaga pembiayaan internasional telah melakukan pra-studi kelayakan (pre-feasibility study), dan hasilnya menunjukkan Ambon sebagai lokasi paling ideal.
Beberapa pertimbangan teknis antara lain:
Infrastruktur pendukung relatif tersedia
Pasar terbesar berada di Ambon dan Maluku Tengah
Terintegrasi dengan Pelabuhan Yos Sudarso dan Bandara Pattimura
Menghindari double handling yang berpotensi menambah biaya distribusi
“Kalau pelabuhan dibangun terpisah dari bandara dan pusat distribusi, rantai pasok menjadi panjang dan biaya meningkat. Itu bertentangan dengan tujuan awal,” jelasnya.
Bukan Dibiayai APBD
Pemprov menegaskan, proyek ini tidak menggunakan APBD Maluku. Skema pembiayaan dirancang melalui:
APBN
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (PPP)
Dukungan lembaga pembiayaan internasional
Peran pemerintah daerah lebih pada fasilitasi, koordinasi, serta penanganan dampak sosial seperti pembebasan lahan dan komunikasi dengan masyarakat.
Gubernur juga meluruskan informasi terkait penandatanganan nota kesepahaman yang sempat disalahartikan publik. Ia menegaskan, Pemprov Maluku bukan pihak dalam memorandum tersebut, melainkan hanya diundang sebagai saksi seremoni antara pihak swasta yang akan melaksanakan pra-studi kelayakan.
“Itu bukan kesepakatan membangun MIP. Itu kesepakatan untuk melakukan pra-studi kelayakan oleh pihak swasta. Pemerintah provinsi hanya menyaksikan,” tegasnya.
Menuju Blue Book dan Green Book
Gubernur mengungkapkan, atas arahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, proyek ini sedang didorong masuk dalam daftar prioritas pembiayaan internasional melalui mekanisme Blue Book dan Green Book.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas atas dukungan terhadap rencana tersebut. Jika proyek masuk dalam Blue Book, maka akan dipertimbangkan untuk pembiayaan luar negeri. Sementara status Green Book menjadi penanda kesiapan proyek untuk ditawarkan kepada investor dengan jaminan pemerintah.
“Kalau sudah masuk Green Book, itu sinyal kuat bahwa negara menjamin proyek tersebut. Investor akan lebih percaya,” ujarnya.
Bantah Isu Pemborosan Anggaran
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga membantah tudingan pemborosan anggaran terkait penertiban aktivitas pertambangan ilegal. Ia menegaskan anggaran yang digunakan justru paling rendah dibandingkan operasi serupa di daerah lain.
“Kalau daerah lain menghabiskan miliaran rupiah, kita tidak sampai satu miliar. Semua transparan dan bisa diperiksa. Silakan kalau ada yang ingin melihat data,” katanya.
Ia menambahkan, sejak awal telah menginstruksikan jajarannya agar pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efisien, mengingat kondisi fiskal daerah yang sedang defisit.
Harapan untuk Media
Mengakhiri penjelasannya, Gubernur berharap media massa menyajikan informasi yang berimbang dan berbasis fakta.
“Kritik itu penting, tapi harus berbasis data dan kajian teknis. Jangan sampai opini yang tidak utuh justru menyesatkan masyarakat,” tandasnya.
Bagi Pemprov Maluku, Maluku Integrated Port bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan strategi jangka panjang untuk mengurai persoalan logistik, memperkuat daya saing daerah, dan memastikan kesejahteraan masyarakat kepulauan.
