Topik Maluku.com, AMBON– CEO Politik Anak Muda (POLAM) Maluku, Abubakar Karepsina, menilai kritik terhadap program 100 hari kerja Bupati Buru Selatan, La Hamidi, tidak tepat jika dianggap sebagai bentuk daya koreksi. Menurutnya, di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini, pendekatan komunikasi dan keterbukaan yang ditunjukkan oleh Bupati justru menjadi poin penting dalam pemerintahan yang baru berjalan belum setengah tahun itu.
“Kalau ada yang menyentil Bupati dengan program 100 hari kerja, saya kira itu bukan daya koreksi,” kata Karepsina dalam keterangannya di Ambon, Minggu, 1 Juni 2025.
Karepsina menjelaskan bahwa Bupati La Hamidi telah aktif turun ke masyarakat, melakukan silaturahmi, serta menyampaikan bantuan langsung. Hal itu, menurutnya, adalah cerminan dari kepemimpinan yang membangun kedekatan sosial-politik secara langsung, yang tidak semestinya dihakimi secara tergesa-gesa.
“Beliau membangun komunikasi yang baik, baik dengan masyarakat maupun dengan DPRD dan partai politik. Ini strategi awal yang perlu diapresiasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap Bupati semestinya disertai masukan dan konsep yang konstruktif. “Tanggung jawab bersama kita adalah mendorong dan memperkuat posisi Bupati dalam melakukan manuver strategis di tingkat pusat demi kepentingan Buru Selatan,” kata Karepsina.
CEO POLAM Maluku itu pun menyebutkan bahwa tudingan kegagalan terhadap La Hamidi sebagai Bupati tidak berdasar. “Kalau ada yang menyatakan Pak Midi sebagai Bupati gagal, maka saya sebut mereka memprovokasi,” tutupnya.(TM-03)
