Topik Maluku.com, MALTENG– Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Betty Epsilon Idroos, menggelar sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2026 di SMA Negeri 30 Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Kepulauan Banda, Kamis (12/11/2026). Kegiatan tersebut menyasar para pelajar, khususnya pemilih pemula yang berada di wilayah terluar Indonesia.
Betty mengatakan, sosialisasi ini merupakan bagian dari program strategis nasional KPU RI untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepemiluan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Banda kita tahu adalah wilayah terluar di Indonesia karena berbatasan dengan Australia. Kebetulan salah satu targetnya adalah pemilih pemula, sehingga kita mengonsentrasikan kegiatan ini kepada anak-anak yang menjadi pemilih pemula,” kata Betty saat diwawancarai sejumlah wartawan.
Menurutnya, para pelajar perlu diperkenalkan dengan pemilu menggunakan pendekatan yang sesuai dengan usia dan karakter mereka. Dengan begitu, materi sosialisasi dapat diterima secara mudah dan tidak terkesan kaku.
KPU, lanjut Betty, memberikan pemahaman mulai dari alasan pentingnya menggunakan hak pilih, tata cara memberikan suara, hingga memastikan apakah seseorang telah terdaftar sebagai pemilih.
“Kita perkenalkan apa itu pemilu dengan bahasa mereka, dengan cara mereka dan gaya mereka. Sehingga tidak kaku dan pesan-pesannya bisa masuk, kenapa mereka harus memilih, bagaimana cara memilih, serta apakah mereka sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih,” ujarnya.
Betty menjelaskan, KPU RI memiliki tiga program strategis nasional dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih. Ketiganya menyasar pemilih pemula, kelompok perempuan, dan kelompok rentan.
Selain itu, KPU juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan terluar Indonesia.
Dia menyebutkan, sejumlah daerah telah menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk Sumatera Barat, Jakarta, dan Banda. Penentuan lokasi berikutnya disesuaikan dengan kesiapan daerah serta koordinasi bersama jajaran KPU setempat.
Dalam kesempatan itu, Betty juga menyoroti persoalan perekaman KTP elektronik bagi warga yang telah memenuhi persyaratan usia, tetapi belum melakukan perekaman data kependudukan.
Dia mengatakan, berdasarkan ketentuan administrasi kependudukan, perekaman KTP elektronik dilakukan ketika seseorang telah berusia 17 tahun.
Karena itu, ia mengajak masyarakat dan keluarga untuk mendorong anggota keluarganya yang telah memenuhi syarat agar segera melakukan perekaman KTP elektronik.
“Jadi warga masyarakat harus kita minta agar berbondong-bondong, kalau ada anak atau warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat, tetapi belum terekam, supaya mau merekam dirinya,” jelasnya.
Betty menegaskan, kepemilikan identitas kependudukan menjadi salah satu hal penting dalam memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur persyaratan pemilih, termasuk ketentuan mengenai identitas kependudukan.
KPU berharap masyarakat yang telah memenuhi syarat dapat segera mengurus perekaman KTP elektronik maupun identitas kependudukan digital.
“Sepanjang itu bisa kita dapatkan, mudah-mudahan kita bisa memudahkan mereka untuk melayani nanti di balik bilik suara,” tutup Betty.(TM-03)










