Masohi, Topik Maluku – Memasuki hari ke-100 masa kepemimpinan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, publik mulai menyoroti seberapa jauh janji-janji kampanye diterjemahkan menjadi aksi nyata. Dengan latar belakang pengalaman birokrasi dan dukungan politik yang solid, Zulkarnain dihadapkan pada ekspektasi tinggi dari masyarakat dan tantangan klasik daerah kepulauan.
Pemerintahan Zulkarnain langsung memfokuskan diri pada lima program prioritas: penataan birokrasi, peningkatan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan antar-kecamatan, reformasi pendidikan, dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal seperti perikanan dan pariwisata.
“Kita mulai dengan pembenahan internal. Tanpa birokrasi yang efektif, semua program tidak akan berjalan optimal,” kata Zulkarnain Awat Amir, Bupati Maluku Tengah, kepada TopikMaluku.com terhadap evaluasi kinerja 100 hari.
Tim percepatan pembangunan yang dibentuk sejak minggu pertama pelantikan terdiri dari unsur ASN profesional, akademisi lokal, dan tokoh masyarakat.
Tim ini diklaim mampu merumuskan kebijakan lintas sektor yang lebih responsif terhadap kondisi riil masyarakat.
“Kami menekankan kolaborasi dan keterbukaan informasi. Semua OPD kami minta menyusun roadmap kerja jangka pendek yang terukur,” ujarnya.
Dalam laporan resmi Pemkab, beberapa indikator awal menunjukkan progres. Di bidang kesehatan, telah dibuka pos pelayanan terpadu (Posyandu) terpadu di wilayah terpencil Leihitu dan Seram Selatan. Di bidang infrastruktur, pembangunan jembatan penghubung Waeapo-Telutih telah rampung 40% dan ditargetkan selesai dalam empat bulan ke depan.
Fokus pemerintahan baru diarahkan ke daerah tertinggal, seperti Kecamatan Banda dan Teon Nila Serua (TNS). Wilayah ini disebut Zulkarnain sebagai “zona percontohan” dalam pemerataan layanan publik.
Periode ini menjadi momentum pembuktian awal kepemimpinan sekaligus mengukur efektivitas strategi birokrasi. Publik dan DPRD memantau ketat apakah janji kampanye seperti subsidi nelayan, pendidikan gratis, dan digitalisasi layanan bisa direalisasikan.
“Masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar wacana.
Masalah klasik seperti distribusi logistik, keterbatasan SDM ASN di wilayah kepulauan, dan tumpang tindih kewenangan antarsektor masih terjadi. Namun, Zulkarnain mengklaim telah menyiapkan regulasi baru terkait sistem kerja berbasis digital dan relokasi SDM ke daerah rawan pelayanan.
“Kami lakukan audit internal untuk mengetahui mana saja OPD yang bekerja tidak efisien. Hasilnya akan kami sampaikan ke publik setiap triwulan,” tegas Zulkarnain.
Dengan segala capaian dan hambatan tersebut, kinerja Bupati Zulkarnain dalam 100 hari pertama mencerminkan arah perubahan, meski belum lepas dari bayang-bayang masalah struktural. Publik kini menanti, apakah gebrakan awal ini bisa berlanjut menjadi fondasi kuat bagi pembangunan berkelanjutan di Maluku Tengah. (TM-02)
