Topik Maluku.com, MALTENG— Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa, angkat bicara terkait keputusan pembukaan defisit daerah sebesar Rp16 miliar dalam penyusunan anggaran 2026. Saat ditemui sejumlah Awak Media di lorong kiri Gedung Baru DPRD Malteng usai Paripurna di ruang Istimewa.
Herry menegaskan bahwa seluruh proses yang ditempuh telah sesuai mekanisme dan disepakati bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Herry menjelaskan, fokus utama DPRD saat ini adalah memastikan belanja rutin dan belanja prinsip tetap berjalan. “Asumsi defisit Rp16 miliar ini, seperti yang tadi disimak, terkait bagaimana mendongkrak pendapatan daerah. Angka itu disepakati melalui pembahasan bersama; Rp8 miliar diarahkan ke sekretariat, dan Rp8 miliar ke eksekutif,” ujarnya.
Menurutnya, alokasi anggaran tersebut bertujuan mengakomodasi sebagian usulan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD dan kebutuhan belanja sekretariat. Sementara bagian untuk eksekutif diarahkan kepada dinas-dinas penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat bekerja lebih maksimal.
Bukan hanya itu, Ia juga Menanggapi tudingan kurangnya transparan, Herry menyebut hal itu tidak tepat. Ia mengatakan, keputusan mengenai DPCT baru disepakati pada malam sebelumnya.
“Apa yang diputuskan otomatis dirumuskan dalam RK OPD. Jika ada hambatan, itu biasanya karena anggota DPRD harus menyampaikan pokok pikiran untuk ditampung Bappeda,” tegasnya.
Herry menekankan bahwa angka Rp16 miliar bukan keputusan sepihak. “Defisit itu diputuskan bersama oleh 19 anggota Banggar dan pimpinan. Bukan diskresi pimpinan. Semua dibahas bersama, termasuk pembagian anggarannya,” katanya.
Menurutnya, jika ada anggota yang kemudian membantah keputusan tersebut, itu menunjukkan inkonsistensi. “Kita sudah komit sejak awal. Nilai itu ditetapkan bersama.”
Soal pertanyaan apakah usulan Rp16 miliar datang dari Banggar atau eksekutif, Herry menyebut angka itu merupakan hasil usulan bersama. “Eksekutif sudah menghitung kemampuan daerah. Kenapa tidak lebih? Karena hitungan mereka hanya memungkinkan pada angka itu,” jelasnya.
Terkait kritik bahwa pimpinan DPRD gagal mengamankan politik anggaran, Herry menilai tudingan itu tidak berdasar. “Kalau mau dibilang gagal, bandingkan dengan DPRD lain. Kita justru mampu mengakomodasi apa yang disampaikan anggota dewan.” Tangkasnya
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kinerja OPD penyumbang PAD. “Kalau tidak dirampingkan, kewenangannya harus diperluas dan dipimpin orang-orang yang cakap,” katanya.
Target pendapatan tahun depan diproyeksikan mencapai lebih dari Rp90 miliar. “Kita dorong OPD bukan hanya mencapai itu, tetapi lebih.”
Dalam pembahasan Banggar, DPRD juga mengusulkan penghematan keuangan daerah 2026 dengan merampingkan organisasi perangkat daerah. Saat ini terdapat hampir 30 OPD, yang dinilai membebani anggaran karena besarnya belanja administrasi.
“Kita usulkan penggabungan beberapa OPD seperti koperasi dengan perdagangan, pariwisata dengan pemuda, dan lainnya,” katanya. Herry menegaskan usulan ini telah disampaikan kepada TAPD dan Sekda, tinggal menunggu respons pemerintah daerah.
Herry turut menyinggung soal kecilnya anggaran pengawasan reses, yang dinilai tidak sebanding dengan banyaknya permintaan masyarakat. “Anggaran hanya Rp700 ribu, tapi kondisinya memang seperti itu. Apa boleh buat, kita tetap jalan.”
Ia berharap kondisi fiskal daerah dapat membaik di tahun-tahun mendatang sehingga beberapa kebijakan efisiensi bisa ditinjau kembali.
Dengan keputusan defisit Rp16 miliar dan fokus memperkuat PAD, DPRD menilai langkah ini menjadi jalan realistis untuk menutup kebutuhan anggaran sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di Maluku Tengah.(TM-03)
