Topik Maluku.com, SBB– Puluhan warga Desa Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, bahu-membahu membangun jalan tani di tengah rimbun kebun. Tanpa alat berat dan anggaran resmi pemerintah, mereka mengandalkan cangkul, parang, serta tenaga seadanya.
Panas terik tak mengurangi semangat. Ada yang menebas ilalang, menebang pohon kering, hingga menggali tanah. Keringat bercucuran, namun senyum tetap mengiringi kerja kolektif itu. “Kalau tidak kita bikin sendiri, sampai kapan pun tidak jadi,” ujar I.S, seorang petani sambil mengasah parang kepada Awak Media TopikMaluku.com, Senin (15/9/25)
Selama puluhan tahun, petani kelapa, kopi, kakao, hingga sagu di Buano harus memikul hasil panen di jalan setapak sempit yang becek saat hujan. Tak jarang, hasil kebun harus diangkut dengan perahu kecil karena akses darat sangat sulit.
Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan pembangunan berbasis partisipasi warga harus didukung penuh pemerintah melalui Dana Desa maupun BUMDes. Namun kenyataannya, warga merasa dibiarkan berjuang sendiri.
“Pemerintah harus hadir. Bukan cuma kasih cangkul lalu bilang gotong royong. Itu sama saja lempar tanggung jawab,” kata seorang pemuda yang ikut kerja bakti.
Menurut warga, setiap tahun desa mendapat Dana Desa dengan nilai rata-rata Rp800 juta – Rp1 miliar. Secara teoritis, anggaran sebesar itu cukup untuk membiayai jalan tani. Tetapi di Buano, proyek itu selalu tertunda. “Kami tidak tahu apakah uang itu benar dipakai untuk kebutuhan masyarakat atau tidak,” tambah I.S.
BUMDes yang seharusnya jadi motor ekonomi desa juga dinilai hanya jalan di tempat. Warga menyebut manajemennya tidak jelas, sehingga kontribusi pada pembangunan infrastruktur nyaris nihil.
Meski demikian, kerja gotong royong ini diyakini membawa dampak besar. Biaya angkut hasil panen bisa berkurang setengahnya karena jalan baru memungkinkan warga menggunakan motor. Lebih dari itu, kegiatan ini mempererat solidaritas. “Kita tidak hanya bikin jalan, tapi juga merajut kebersamaan,” ucap salah satu warga.
Pembangunan jalan tani di Buano menjadi simbol paradoks. Di atas kertas, pemerintah punya regulasi dan anggaran. Di lapangan, rakyat dipaksa turun tangan menambal kekosongan peran negara.
“Jalan ini bukan hanya untuk kami, tapi untuk anak cucu nanti. Kalau negara tidak hadir, biarlah sejarah mencatat rakyat Buano pernah membangun jalannya sendiri,” tutup I.S.(TM-03)
