Topik Maluku.com, JAKARTA– Tuduhan yang menyeret nama Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Marthinus Hukom sebagai dalang di balik gelombang demonstrasi mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek daring pada 25-29 Agustus 2025 dinilai sebagai bentuk pengalihan isu. Narasi tersebut disebut tidak berdasar dan hanya upaya mencari kambing hitam.
Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Publik Indonesia, Paman Nurlette, menduga ada aktor politik yang sengaja menyebarkan isu tersebut. Ia menilai tudingan terhadap Marthinus justru mengaburkan substansi dari aspirasi rakyat.
“Saya menduga ada peran politisi hitam dan aktor jahat di balik akun-akun anonim. Mereka menyebar fitnah dengan menuding Pak Marthinus sebagai dalang. Padahal beliau punya rekam jejak prestasi ketika memimpin BNN,” kata Nurlette dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).
Menurut Nurlette, demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah murni lahir dari kemarahan masyarakat terhadap sikap dan pernyataan sejumlah anggota DPR RI. Ucapan yang dinilai merendahkan publik itu, kata dia, yang memicu gelombang protes.
“Mengaitkan Pak Marthinus dengan aksi mahasiswa sama sekali tidak masuk akal. Tuduhan ini justru patut diduga bagian dari permainan mafia narkoba yang sejak lama menjadi musuh beliau ketika memimpin BNN,” ujarnya.
Prestasi Marthinus Saat Pimpin BNN
Marthinus Hukom sebelumnya menjabat Kepala BNN RI sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2025. Selama hampir dua tahun memimpin, ia tercatat berhasil menggagalkan sejumlah penyelundupan narkotika jaringan internasional Thailand–Malaysia–Indonesia.
BNN di bawah kepemimpinannya juga menyita 2 ton sabu—jumlah terbesar sepanjang sejarah pemberantasan narkoba di Indonesia. Atas prestasi itu, Marthinus menerima penghargaan “Superior Honor” dari Drug Enforcement Administration (DEA) Amerika Serikat.
Selain itu, ia juga dikenal memperkuat kerja sama lintas lembaga, baik nasional maupun internasional, untuk pencegahan, pemberantasan, hingga rehabilitasi narkoba.
Kritik Pola Lama di Birokrasi
Nurlette menilai tuduhan terhadap Marthinus mencerminkan pola lama birokrasi Indonesia, di mana pejabat berintegritas kerap justru dipinggirkan.
“Kita sering menyaksikan tokoh berintegritas dan punya tujuan mulia cepat diganti dari posisinya justru pada saat mereka sedang berprestasi,” katanya.
Ia menilai seharusnya pemerintah memberi apresiasi terhadap capaian Marthinus, alih-alih membiarkan fitnah berkembang di ruang publik.
“Pemerintah seharusnya bangga karena Indonesia pernah dipimpin oleh seorang jenderal berprestasi yang berani melawan mafia narkoba internasional. Sayangnya, beliau justru cepat disingkirkan,” pungkas Nurlette.(TM-03)
