Topik Maluku.com, SBT– Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dikenal luas sebagai salah satu wilayah penghasil ikan terbesar di Provinsi Maluku. Namun, potensi kelautan yang melimpah itu ironisnya belum berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menyikapi hal tersebut, Gerakan Muda (GEMA) SBT Fundation mendorong Pemerintah Kabupaten SBT untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati (PERBU) tentang Surat Keterangan Asal (SKA) Ikan, sebagai langkah konkret memperbaiki tata kelola perikanan dan meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap PAD.
Ketua GEMA SBT Fundation, Fadel Rumakat, menyampaikan bahwa selama ini hasil laut dari SBT keluar ke berbagai daerah hingga mancanegara tanpa sistem pencatatan yang resmi dan terukur. Akibatnya, potensi fiskal dari sektor unggulan ini nyaris tak tersentuh oleh kas daerah.
“SBT ini kaya akan hasil laut, tapi PAD-nya sangat rendah. Ini karena belum ada regulasi yang mengatur mekanisme distribusi dan tata niaga ikan secara terstruktur. SKA adalah instrumen penting agar hasil tangkapan laut punya identitas daerah, dan setiap transaksinya bisa memberi kontribusi bagi pembangunan,” tegas Fadel dalam keterangannya, Senin (21/7/25).
Ia menambahkan, penerbitan SKA tidak hanya soal birokrasi, tetapi menjadi simbol pengakuan atas kekayaan laut SBT yang selama ini ‘mengalir’ tanpa memberikan manfaat langsung bagi rakyat dan pemerintah daerah.
GEMA SBT Fundation juga meminta agar proses penyusunan PERBU SKA melibatkan lintas instansi seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah, serta bagian hukum pemerintah kabupaten. Fadel menyebut, political will dari kepala daerah dan DPRD menjadi kunci lahirnya regulasi tersebut.
“Kami yakin, jika ada komitmen bersama, rancangan PERBU ini bisa segera disahkan. Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal keadilan fiskal bagi daerah penghasil,” ujarnya.
Minimnya kontribusi sektor perikanan terhadap PAD menurut Fadel adalah bukti adanya kebocoran sistemik dalam pengelolaan sumber daya alam.
Aktivitas bongkar muat ikan yang terus berlangsung tiap hari di berbagai titik pelabuhan tidak berbanding lurus dengan penerimaan daerah.
“Realitas di lapangan tidak mencerminkan angka di kas daerah. Ini bukti bahwa kita butuh regulasi untuk menertibkan dan mengakuntabelkan semua aktivitas ekonomi dari sektor laut,” tegasnya.
GEMA SBT Fundation pun berkomitmen untuk menggelar dialog publik dengan melibatkan pelaku usaha perikanan, nelayan, akademisi, hingga LSM guna membangun kesadaran bersama tentang pentingnya legalitas dalam distribusi hasil laut.
“Jika kita terus membiarkan sistem ini berjalan tanpa regulasi yang jelas, maka SBT hanya akan jadi lumbung bagi pihak luar. Rakyat tetap miskin, pemerintah tetap minim anggaran,” tutup Fadel.
Desakan ini menambah tekanan moral kepada pemerintah daerah agar tidak lagi menunda kebijakan strategis yang bisa menjadi pintu masuk perbaikan ekonomi dan kemandirian fiskal di wilayah Seram Bagian Timur.(TM-03)
