Topik Maluku.Com, JAKARTA– Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputty, menyoroti kelemahan fundamental dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026. Ia menilai bahwa ketahanan pangan serta perlindungan terhadap petani dan nelayan belum menjadi prioritas nyata dalam arah kebijakan fiskal pemerintah.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal angka produksi dan pasokan, tetapi tentang memastikan petani dan nelayan memperoleh keuntungan yang layak serta posisi yang kuat dalam sistem pangan nasional,” tegas Saadiah dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Rabu (21/05/2025).
Meskipun pemerintah mencatat peningkatan produksi beras dan pertumbuhan sektor pertanian, Saadiah menilai capaian tersebut belum menyentuh aspek-aspek dasar yang menentukan keadilan dan keberlanjutan sistem pangan. Ia mengkritik distribusi manfaat yang timpang, ketimpangan harga, serta lemahnya perlindungan struktural bagi pelaku utama sektor pangan.
Politisi asal Maluku ini juga menyoroti rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) di banyak daerah serta harga beras yang masih tinggi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sebagai bukti bahwa kesejahteraan petani belum membaik secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Saadiah menekankan urgensi hilirisasi sektor pertanian dan perikanan agar petani dan nelayan tidak terus-menerus berada di posisi rentan sebagai penyedia bahan mentah. Ia mendesak adanya industrialisasi berbasis lokal serta penguatan koperasi dan UMKM untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat.
“Tanpa kebijakan industrialisasi lokal, pelaku usaha tani akan terus berada di ujung rantai nilai tanpa daya tawar,” ujarnya.
Dalam konteks pengelolaan fiskal, Saadiah juga meminta agar program-program strategis seperti Koperasi Desa Merah Putih dan pembentukan superholding Danantara diarahkan untuk memperkuat ekosistem pangan nasional secara inklusif, bukan sekadar mengejar skala ekonomi besar.
“Saya berkeyakinan bahwa ketahanan pangan harus dibangun di atas fondasi keberpihakan fiskal yang nyata, tata kelola subsidi yang adil, dan data pangan nasional yang presisi. Jika tidak, kedaulatan pangan hanya akan menjadi slogan tanpa makna,” pungkasnya.(TM-03)
