Topik Maluku.Com, Ambon– Menanggapi konflik yang kembali mencuat di Maluku Tengah, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menegaskan bahwa persoalan keamanan bukan semata tugas aparat, melainkan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan.
“Urusan keamanan ini adalah urusan kita bersama. Sebagai stakeholder, kita semua memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, kami berharap Gubernur Maluku dapat mengambil langkah-langkah konkret.
Kami juga mendesak Polda Maluku agar segera mengungkap persoalan ini secara tuntas,” ujar Watubun kepada wartawan usai rapat paripurna di Baileo Rakyat-Karpan, Senin (28/4/2025).
Politisi PDI-P tersebut secara tegas mengkritik lambannya respons aparat keamanan dalam menangani situasi genting ini. Ia mengingatkan bahwa negara harus hadir lebih awal untuk menjamin rasa aman warga, bukan sekadar bereaksi setelah kejadian buruk terjadi.
“Jangan tunggu sampai ada pemalangan jalan di Tulehu atau kekacauan lainnya baru bergerak. Negara harus hadir lebih dulu untuk menjamin rasa aman masyarakat.
Negara wajib melindungi hak-hak sipil warga. Jika sudah terjadi insiden, segera diungkap ke publik agar masyarakat tidak lagi bertanya-tanya atau berasumsi yang tidak-tidak,” tegas Watubun.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan keadilan dalam menangani seluruh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.
“Baik di Tulehu maupun di Tial, semua harus diusut secara adil. Karena pasti ada sebab, baru ada akibat. Kita tidak boleh melihat persoalan ini secara sepotong-sepotong,” lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Benhur G. Watubun menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus berdasarkan prinsip negara hukum yang menjamin hak-hak masyarakat secara adil dan tanpa tebang pilih.(TM-03)
