Ambon, Topik Maluku – Bank Maluku–Maluku Utara (BPDM) terus memacu transformasi digital tanpa meninggalkan pelayanan konvensional. Langkah ini ditempuh dengan menyesuaikan karakter serta kebutuhan masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang beragam.
Kepala Divisi Rencana Strategis (Renstra) Bank Maluku–Malut, Faron Wedilen, menegaskan bahwa sebagai bank daerah, BPDM tidak boleh tertinggal dari bank nasional maupun swasta dalam hal layanan dan inovasi, terutama di era digital.
“Digitalisasi tetap kita jalankan, tetapi dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakter masyarakat Maluku. Tidak semua bisa disamakan dengan daerah lain,” ujar Faron kepada wartawan, Rabu (4/1/2026), didampingi Humas Bank Maluku–Malut, Neddy.
Saat ini, Bank Maluku–Malut telah menghadirkan layanan mobile banking dengan berbagai fitur, mulai dari QRIS, pembayaran listrik, pembelian pulsa, hingga beragam transaksi non-tunai. Selain itu, bank daerah ini juga telah menerbitkan kartu debit yang dapat digunakan di berbagai merchant.
Meski demikian, Faron menegaskan bahwa digitalisasi tidak berarti menghapus layanan tatap muka. Pelayanan konvensional melalui teller dan kantor cabang tetap menjadi bagian penting operasional bank.
“Digital jalan, pelayanan langsung juga tetap jalan. Karena sebagian besar masyarakat kita masih membutuhkan layanan secara langsung,” katanya.
Untuk nasabah yang sudah melek teknologi, Bank Maluku–Malut secara aktif melakukan edukasi dan pendampingan setiap kali meluncurkan produk digital baru. Sementara bagi masyarakat yang belum familiar dengan teknologi, layanan konvensional tetap menjadi pilihan utama.
Tak hanya fokus pada layanan perbankan, Bank Maluku–Malut juga berperan aktif mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Berbagai aplikasi pembayaran retribusi dan transaksi keuangan daerah dikembangkan guna mencegah kebocoran serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Maluku dan Maluku Utara sama-sama mendorong digitalisasi transaksi daerah. Kami support penuh agar pemerintah daerah bisa meningkatkan indeks digitalisasi dan pendapatannya,” jelas Faron.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui sosialisasi intensif kepada bendahara, dinas-dinas, serta pemerintah kabupaten dan kota. Bank Maluku–Malut juga mendorong pemanfaatan produk kredit, khususnya bagi ASN, PPPK, dan pensiunan, termasuk dengan penurunan suku bunga kredit pada awal tahun lalu.
Dari sisi kinerja, sepanjang tahun 2025 Bank Maluku–Malut mencatat capaian positif. Target laba, dana pihak ketiga, kredit, hingga aset berhasil direalisasikan. Total aset bank daerah ini meningkat menjadi Rp10,5 triliun.
“Target 2026 minimal tetap di atas Rp10 triliun, bahkan dalam rencana bisnis kita dorong bisa mencapai Rp11 triliun,” ungkap Faron.
Peningkatan laba tersebut, lanjutnya, akan berdampak langsung pada naiknya dividen yang dibagikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai pemegang saham, sekaligus memperkuat kontribusi bank terhadap PAD.
Menanggapi harapan Gubernur agar proyek-proyek daerah dibiayai melalui Bank Maluku–Malut, Faron menyatakan kesiapan penuh. Menurutnya, bank daerah ini telah memiliki fasilitas pembiayaan untuk proyek APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Tidak ada yang salah jika proyek daerah dibiayai oleh Bank Maluku–Malut. Ini bank milik kita sendiri,” tegasnya.
Ke depan, Bank Maluku–Malut berkomitmen terus bertumbuh, memperbaiki kinerja dan tata kelola, serta menjadi bank kebanggaan masyarakat Maluku dan Maluku Utara.
“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat. Gunakan produk dan layanan Bank Maluku–Malut, karena kami tidak kalah dari bank-bank lainnya,” tutup Faron.
