Topik Maluku.com, AMBON – Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menyatakan dukungan penuh terhadap Gerakan Koalisi Ambon Transparan (KAT) dalam mengawal kasus dugaan mafia tanah di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Ambon. Dukungan ini ditegaskan langsung oleh Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Muhammad Anshari, saat berada di Ambon, Sabtu (27/9/2025).
Anshari menyebut advokasi yang dilakukan KAT merupakan gerakan moral yang harus mendapat dukungan semua pihak. Menurutnya, praktik mafia tanah bukan hanya menyangkut status hukum aset negara, tetapi juga berdampak luas pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kecil di Kota Ambon.
“Banyak masyarakat akar rumput, khususnya pelaku ekonomi kreatif, yang menggantungkan hidup pada pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah. Karena itu, pemerintah harus hadir mempertegas status hukum aset negara agar tidak ada lagi tindakan arogansi dan intimidasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Anshari.
Ia menilai praktik mafia tanah dapat memicu konflik sosial yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi, kepastian hukum, serta keberpihakan negara pada rakyat kecil.
Dalam kesempatan tersebut, Anshari juga menegaskan kesiapan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemuda Muhammadiyah untuk memberikan pendampingan hukum.
“Pemuda Muhammadiyah siap berada di garda terdepan, memastikan hak-hak rakyat terlindungi dan aset pemerintah diselamatkan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong DPRD Maluku untuk serius mengawal aspirasi masyarakat bersama gerakan KAT. Ia juga menuntut Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon agar lebih transparan dan akuntabel.
“Transparansi BPN adalah kunci. Jangan ada ruang bagi mafia tanah untuk bermain di atas penderitaan rakyat. Ambon harus tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warganya,” pungkasnya.(TM-03)
